JAKARTA – Dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korpri, Dewan Pimpinan Korpri Nasional (DPKN) menyelenggarakan kegiatan Korpri Award di Jakarta International Velodrome, Selasa (29/11/2023).
Acara tersebut nampak dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dan Ketua DPKN, Prof. Zudan Fakhrullah beserta jajarannya.
Dalam laporannya, Zudan mengatakan, cukup banyak rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 52, dengan tema “Koprikan Indonesia”. Yakni dimulai tanggal 17 Oktober sampai dengan Desember 2023. Salah satu acara puncaknya adalah Korpri Award yang diselenggarakan pada hari ini.
Ketua Dewan Pimpinan Korpri Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang diwakili Wakil Ketua I, Jauhar Efendi, melaporkan dari Jakarta, bahwa Korpri Award terbagi dalam 4 katagori.
Kategori pertama adalah Life Time Achievement. Ada 7 individu yang diberikan penghargaan. Salah satunya adalah Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.
Katagori Kedua, Kepengurusan Korpri Terbaik. Untuk tingkat Kementerian/Lembaga, penghargaan diberikan kepada Pengurus Korpri Badan Informasi Geospasial (BIG).
Untuk Kepengurusan Terbaik Korpri Tingkat Provinsi, diberikan kepada Dewan Pimpinan Korpri Provinsi Kaltim. Tingkat Kabupaten, diberikan kepada DP Korpri Kabupaten Musi Banyu Asin, dan untuk Kelompok Kota diberikan kepada Pengurus DP Korpri Kota Yogjakarta.
Selanjutnya, kategori penghargaan ketiga adalah katagori kemitraan. Sedangkan kategori keempat adalah kategori inspiring.
Jauhar Efendy yang didampingi Kabid Pembinaan ASN BKD Provinsi Kaltim menambahkan, kegiatan Korpri Award, selain dihadiri secara luring, juga diikuti oleh seluruh Pengurus dan Anggota Korpri di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, yang bertugas di Kedutaan Besar melalui kanal YouTube DPKN.
Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam paparannya menyampaikan ada empat dilema reformasi birokrasi. Pertama, masih adanya pola pikir zona nyaman. Takut adanya perubahan. Kedua, masih adanya KKN. Kecurangan jual beli jabatan. Ketiga, politisasi ASN. Keempat, sistem anggaran yang “lemah”, sehingga kesejahteraan ASN menjadi tak terperhatikan.
“Korpri adalah organisasi yang kuat, netral, demokratis, yang membangun jiwa korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota serta keluarganya,” pungkas Anas. (rls)
Editor : Nicha R
