SANGATTA – Dapil VI DPRD Kaltim membahas penanganan pascabanjir Sangatta bersama Pemkab Kutai Timur (Kutim) di Ruang Arau Pemkab Kutim, Selasa (19/4/2022). Pembahasan ini menindaklanjuti hasil audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim terkait pascabencana banjir Sangatta pada 29 Maret 2022.
Politisi Partai Demokrat Agus Aras menyampaikan pihaknya merespons beberapa hal yang disampaikan AMPB beberapa waktu yang lalu saat melakukan audiensi di DPRD Kaltim. Di antaranya banjir di Sangatta karena adanya sedimentasi sungai Sangatta.
“Tentu Daerah Aliran Sungai (DAS) ini menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim dan setiap tahun ada dialokasikan anggaran untuk itu, walaupun belum maksimal. Kita ingin mendorong persoalan banjir ini merupakan bagian tanggung jawab kita semua, termasuk AMPB yang punya kepedulian, agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti sekarang ini,” ujar Agus Aras.
Karena itu dirinya melihat sedimentasi sungai Sangatta harus menjadi perhatian utama. Penyebab sedimentasi bisa beberapa faktor, salah satunya mungkin karena adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan yang ada di sekitarnya. “Inilah yang perlu kita carikan solusinya, kami di DPRD bersepakat harus ada langkah-langkah solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” paparnya.
Agus Aras menambahkan, penanganan sungai Sangatta bisa berupa pengerukan atau normalisasi. Bahkan mungkin perlu dilakukan sodetan (terusan buatan). Untuk jangka panjang perlu dipikirkan bagaimana di sisi hulunya ada semacam bendungan untuk mengurangi air masuk ke kawasan perkotaan.“Selain itu, saran kami dibutuhkan penataan drainase secara menyeluruh dalam kota Sangatta,” sebutnya.
Saat ditemui usai kegiatan, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tergabung dalam tim investigasi Pemkab Kutim.
“Kita juga sudah menyampaikan data jumlah KK (kepala keluarga) dan jiwa, sebanyak kurang lebih 80.000 jiwa yang terdampak. Dari sisi pendidikan juga sudah disampaikan dari bangunan PAUD sampai SMA yang terdampak,” ujar Kasmidi yang akrab disapa KB.
Dia menjelaskan saat banjir langkah konkret yang dilakukan pemerintah saat itu langsung menerjunkan personel dan tim relawan. “Kami melihat apa yang paling urgent dibutuhkan saat itu adalah makanan siap saji, tempat pengungsian dan pascabanjir pemerintah dan seluruh stakeholder bersama-sama turun membuka posko pengobatan gratis, bersama menangani sampah banjir,” paparnya.
Dirinya menambahkan, dalam rapat tersebut juga telah disampaikan hasil rapat koordinasi Tim Provinsi, yang terdiri dari DLH dan Dinas PUPR Kaltim, DLH dan Dinas PU Kutim, perusahaan serta dari akademisi, berkaitan dengan yang akan dilakukan pascabanjir.
“Harapannya, dengan banjir ini kita dapat mengambil langkah yang bijak, sehingga kedepannya diharapkam tidak terjadi lagi banjir. Apalagi banjir besar yang luar biasa korban material maupun korban sosial. Dengan koordinasi ini kita berharap antara pemerintah provinsi, pusat dan kabupaten bersama-sama melakukan program untuk menuntaskan korban banjir, apalagi anggota DPRD Kaltim yang hadir hari ini semuanya dari dapil VI (Kutim),” tutupnya. (ref)
