spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Cegah PMKS di Balikpapan, Pemkot Minta Satgassus Kembali Diaktifkan

BALIKPAPAN – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan meningkatkan dampak sosial baru di daerah.

Dengan peningkatan jumlah penduduk yang diperkirakan, muncul masalah sosial baru, termasuk masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan berbagai penyakit sosial lainnya.

Dalam upaya mengantisipasi dampak sosial tersebut, Pemkot Balikpapan meminta pengaktifan kembali Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Asisten I Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk Satgassus Penanganan PMKS.

Namun, belakangan ini, Satgassus tersebut dibubarkan. Padahal, anggota Satgassus yang direkrut merupakan alumni dari Komponen Cadangan (komcad) yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

Anggota Satgassus tersebut juga diberikan pakaian khusus dan kendaraan khusus untuk melakukan patroli rutin di berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang membutuhkan bantuan sosial.

“Saya akan berkoordinasi kembali dengan Kepala Satpol PP untuk mengaktifkan kembali Satgassus. Kami juga akan menentukan langkah-langkah hukum yang akan diambil dalam upaya penanggulangan dampak sosial yang terjadi saat ini,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pelaku Perang Sarung dan Balap Lari di Balikpapan Barat Didominasi Pelajar SMP

Menurut Zulkifli, Satgasus sebelumnya telah terbukti sangat efektif dalam menjalankan tugasnya. Mereka bahkan pernah berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang ibu di Kota Balikpapan.

“Satgas ini telah ada sebelumnya dan sangat efektif, tetapi ada perubahan informasi yang kami terima. Oleh karena itu, saya akan mendorong Satpol PP untuk mengaktifkannya kembali, bahkan bisa ditambah dan diperkuat,” tambahnya.

Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi ke seluruh Indonesia, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img