Dibutuhkan strategi tertentu dalam pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan atau SILPA. Berikut beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemkot Bontang selama tahun anggaran 2020.
1. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol.
b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
2.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah
2.4.1.1. Kebijakan Penerimaaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2020 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SiLPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp 181.577.970.753,62 atau sebesar SILPA Tahun Anggaran 2019.
2.4.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.
2.4.1.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2020, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 181.577.970.753,62 dengan realisasi sebesar Rp. 181.577.970.753,62 atau seluruhnya merupakan penerimaan SiLPA tahun 2019 dengan realisasinya mencapai 100% dari anggaran. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan, alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta belanja program/kegiatan pada tahun 2020.
2.4.1.3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
Pada Tahun Anggara 2020, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp. 264.441.346.474,51. SiLPA tersebut terdiri dari surplus APBD yang disebabkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 111.457.933.321,21 dan adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 152.983.413.153,30
2.5. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:
1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
2. Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atas, beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain:
1. Meningkatkan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi Vertikal dan pihak swasta dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah. (adv)
