PASER – Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Paser tahun anggaran 2022 mendapat sorotan atau catatan dari beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.
Salah satunya dari Fraksi Golkar yang menyoroti progres pencapaian pembangunan cukup lamban pada 2022. Sementara Fraksi Indonesia Raya Sejahtera memberikan catatan pajak daerah mengalami penurunan.
Sekretaris Fraksi Golkar, Basri Mansyur mengatakan, sudah memberikan catatan khusus terhadap progres pencapaian pembangunan yang cukup lamban. Dirinya berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan akselerasi pelaksanaan program pembangunan.
“Sehingga pelaksanaan memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kualitas hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Paser,” kata Basri
Lanjut Basri, catatan lainnya mengenai nilai bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim ke Pemkab Paser yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini dikatakannya harus menjadi perhatian. Pasalnya, Bumi Daya Taka masih memerlukan biaya pembangunan guna merealisasikan target-target.
Salah satunya dengan komunikasi yang lebih intensif dan ada strategi tepat antara Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim. Dengan harapan Bankeu dapat ditingkatkan lagi untuk masa akan datang. Peningkatan Bankeu dipastikan dapat mempercepat proses pembangunan.
“Kabupaten Paser pernah menjadi kabupaten perolehan Bankeu terbesar di Kaltim,” sebut Basri.
Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Indonesia Raya Sejahtera, Sri Nordianti menuturkan, untuk pajak daerah pada 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 10,17 miliar dari realisasi 2021 atau sekitar 21,16 persen.
Pemkab Paser didorong dapat meningkatkan kinerja dalam hal penertiban dan pengawasan. “Mampu meningkatkan lagi kinerja terhadap penarikan pajak, sehingga penerimaan dari sektor ini bisa lebih maksimal,” terang Sri Nordianti.
Adapun catatan lainnya yakni retribusi daerah. Disebutkan Sri pada 2022 lalu terealisasi sebesar Rp 11,69 miliar atau 99 persen. Katanya, Fraksi Indonesia Raya Sejahtera mengingatkan Pemkab agar tak puas, melainkan capaian itu dapat dijadikan pelecut untuk lebih ditingkatkan lagi.
“Dengan capaian ini berharap pemerintah daerah agar dapat meningkatkan target pendapatan daerah sektor retribusi daerah,” tegas Politisi Partai Gerindra itu.
Untuk realisasi pendapatan daerah Pemkab Paser tahun lalu sebesar Rp 3,13 triliun atau 122,91 persen dari APBD 2022 senilai Rp 2,54 triliun. Dimana PAD yang diterima melalui pajak daerah sebesar Rp 37,90 miliar diatas target dari anggaran Rp 36,71 miliar.
“Mengalami penurunan sebesar Rp 10,17 miliar rupiah lebih dari realisasi 2021 atau sekitar 21,16 persen,” ucap Bupati Paser, Fahmi Fadli.
Selanjutnya realisasi pendapatan dari retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 11,69 miliar rupiah lebih atau 99,38 persen. Dibawah target anggaran sebesar Rp 11,77 miliar. Mengalami kenaikan Rp 917 juta atau 7,84 persen dari realisasi anggaran 2021 senilai Rp 10,78 miliar.
Sementara belanja Daerah hingga akhir 2022, pengeluaran belanja terealisasi Rp 2,54 triliun atau 87,02 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan Rp 2,91 triliun. Sedangkan pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.
Pada tahun anggaran 2022, pembiayaan diprediksi sebesar Rp 383,19 miliar dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 383,19 miliar atau 99,99 persen. “Pada tahun anggaran 2022, tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp 966,60 miliar,” pungkas Fahmi. (bs)
