PASER – Kawasan cagar alam di Kabupaten Paser diklaim masih jadi salah satu kendala terhambatnya upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Seperti yang terjadi di Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro dan di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Meski Pemkab Paser terus berupaya agar beberapa titik lepas dari kawasan itu, namun masyarakat setempat juga perlu bersabar agar prosesnya selesai.
Hingga kini, Pemkab Paser mengklaim terus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Pasalnya, pada Mei 2023 lalu, Pemkab Paser melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim.
Kepala Resort Konservasi Wilayah 10 Teluk Adang, Muhammad Saleh menyampaikan, kerja sama dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor 85 Tahun 2014 Junto P 44 Tahun 2017.
“Kerja sama ini menjadi solusi tercepat bagi pemerintah kabupaten Paser untuk melaksanakan pembangunan di kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang berdampak langsung pada masyarakat dan fasilitas umum,” ucap Muhammad Saleh, Rabu (12/7/2023).
Peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan kerja sama di dalam kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam itu, kerjasamanya berlaku selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan akan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.
“Upaya pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Paser merupakan kegiatan yang berjenjang, makanya diambil jangka waktu terpanjang, yakni 10 tahun,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan perencanaan pembangunan dan perbaikan jalan menuju Desa Harapan Baru dan Desa Muara Paser.
“Pemkab Paser telah bekerja sama dan saat ini tengah dipersiapkan untuk pelaksanaan pembangunan jalan menuju Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro dan Desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot,” ucap Fahmi Fadli. (bs)
