PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa datang ke Jakarta untuk melakukan pertemuan penting dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Pertemuan itu digelar di Kantor Kementerian PANRB Kamis (8/6/2023) lalu. Membahas rencana kunjungan kerja Menteri PANRB ke PPU dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Juni 2023.
Hamdam menyampaikan fokus utama kunjungan kerja Menteri PANRB dalam pertemuan tersebut. Yakni terkait Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Ia juga ingin mendapatkan informasi terkait kesiapan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam proses kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
“Kami sangat menghargai kunjungan Menteri PANRB ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan IKN. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,” ungkapnya, Jumat (9/6/2023).
Sejalan dengan itu, ia berharap rencana itu dapat terlaksana dengan lancar. Pun agar pemindahan IKN dapat segera dilakukan dan membawa dampak positif bagi Benuo Taka.
“Kami juga berharap mendapatkan solusi yang tepat dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam kepindahan ASN ke IKN,” ucap Hamdam.
Sementara dalam kesempatan itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pentingnya kunjungan kerja ini. Sebab merupakan langkah strategis dalam upaya memastikan kesiapan dan kesuksesan kepindahan ASN ke IKN.
“Kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai reformasi birokrasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang berkualitas di IKN,” ujarnya.
Atas dasar hal tersebut, Kementerian PANRB meminta Pemkab PPU untuk dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud. Dengan mengundang ASN, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah untuk melaksanakan diskusi dengan Bapak Menteri PANRB di Penajam Paser Utara.
“Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Kementerian PANRB dalam memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen terkait dalam proses reformasi birokrasi dan kepindahan ASN ke IKN,” lanjutnya.
Kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang lebih baik.
“ASN yang akan dipindahkan ke IKN akan memerlukan persiapan yang matang, dan kunjungan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang efektif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan, diharapkan perpindahan ASN ke IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tutup Azwar. (SBK)
