JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Acara tersebut digelar di Cendrawasih Room – Jakarta Convention Center (JCC), Jalan. Gatot Subroto No.01 Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2024) lalu.
Penyampaian LHP atas LKPP TA 2023 ini dilakukan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden RI Joko Widodo, dan atas pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Pusat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan capaian ke – 8 kali sejak tahun 2016.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” katanya.
Dalam Kesempatan ini usai mengikuti acara Penyampaian LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2023 Kepada Presiden RI, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan terkait arahan dari Presiden RI tentunya Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen dengan menjalankan, mempertanggungjawabkan serta mengelola keuangan negara dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dari wujud komitmen Ini, Pemkab Mahulu telah berhasil membuktikan dengan meraih predikat WTP 5 kali berturut-turut.
“Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa WTP ini bukan prestasi semata melainkan sebuah hasil kerjasama kita yang baik dalam menggunakan APBN/APBD dengan benar dan tepat sasaran,” ucapnya.
Bupati mengatakan bahwa dari kegiatan ini menjadi pedoman juga bagi Pemkab Mahulu untuk tetap mempertahankan perolehan WTP. Artinya, dalam mengelola keuangan daerah harus sesuai dengan perundang-undangan dan juga melalui pengawasan yang kuat dan ketat.
Untuk diketahui juga bahwa hasil Evaluasi BPK RI untuk Kabupaten Mahulu merupakan salah satu daerah yang mendapatkan predikat Terbaik dalam pemeriksaan BPK se-Kalimantan Timur.
“Ini salah satu prestasi kita di samping WTP kemarin, kita mampu menyelesaikan tindak lanjut laporan keuangan kita kepada BPK, sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi Se-Kaltim,” ungkap Bupati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu Novita Bulan, Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh,Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu. (Prokopim/vta/adv-mkn)
Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R
