BONTANG – Upaya dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bontang, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang melakukan pengetesan urine kepada setiap pegawai instansi daerah.
Kepala BNNK Bontang, Lulyana Ramdhani mengatakan upaya BNNK dalam mendorong pemerintah daerah dalam pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN dengan melakukan menyusun regulasi, melaksanakan pengetesan urine, dan melakukan peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.
“Dengan masyarakat produktif, maka masyarakat jauh dari penyalahgunaan narkoba. Kita sedang kerja sama dengan Pemkot untuk melaksanakan deteksi dini sesuai dengan Inpres,” jelasnya kepada Mediakaltim.com, Selasa (5/12/2023).
Lanjut Lulyana bahwa sesuai dengan Inpres tersebut, ASN harus melakukan tes urine setiap tahunnya dengan pemeriksaan hingga 4-5 persen.
“Karena tahun lalu belum, tahun ini akan di tes urine. Ada beberapa kita akan tes urine. Sudah ada OPD yang dilakukan tes urine,” katanya.
Ia mengatakan tes urine ASN dengan minimal 9 persen dari seluruh jumlah ASN yang ada di Pemkot Bontang. Ia menambahkan dari tes urine ini akan melihat apakah ada penyalahgunaan narkotika di lingkup ASN. “Dengan tidak adanya penyalahgunaan, pelayanan kepada masyarakat akan tidak baik. Kalau ada penyalahgunaan akan ditindak,” terangnya.
Selain itu, ketika ada ASN yang kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika, BNNK Bontang, akan melakukan rehabilitasi yang dilihat dari tingkat keparahan pengguna.
“Kami sudah koordinasi dengan BKPSDM Bontang. Kalau ringan dan sedang akan dilakukan rehabilitasi rawat jalan di BNNK. Kalau berat akan dirujuk ke rehabilitasi rawat inap,” tandasnya.
Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari
