Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kutai Kartangera telah rampung. Kendati demikian, bendungan tersebut belum dioperasikan. Pembebasan lahan yang tak kunjung beres disebut penyebabnya. Alhasil, beberapa pembangunan tambahan termasuk penggenangan tahap awal (impounding) yang sedianya dikerjakan tahun ini terpaksa ditunda pada tahun mendatang.
Pada Jumat, 13 Agustus 2021, melalui laman resminya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pengerjaan fisik Bendungan Marangkayu sudah kelar. Bendungan yang menyerap APBN Rp 63,03 miliar tersebut diproyeksikan untuk pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) Marangkayu. Luas potensinya mencapai 3.000 hektare dengan sistem tadah dan irigasi desa.
Kendati demikian, bendungan dengan kapasitas 12,37 juta metrik kubik ini belum dioperasikan. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, Dinas PUPR Pera Kaltim, Zunaini Ikhsan, menjelaskan penyebabnya. Pembebasan lahan yang semestinya diselesaikan Pemprov Kaltim pada September 2021 namun belum juga tuntas. Imbasnya, penggenangan tahap awal dengan elevasi genangan 107,5 meter dan volume tampung 3.857 juta metrik kubik yang direncanakan Oktober lalu batal dilaksanakan.
“Syaratnya penggenangan ‘kan, lahan harus sudah dibayarkan. Tapi ternyata molor panlok (panitia lokasi)-nya karena masa berlakunya habis dan hampir dua bulan kami proses,” kata Ikhsan kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Jumat, 10 Desember 2021. Ia memperjelas, jika masa panlok habis maka tidak dapat melakukan pembebasan lahan.
Pembebasan lahan bendungan yang masuk proyek strategis nasional sesuai Perpres 109/2020 tersebut diupayakan tuntas akhir tahun ini. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) disebut telah menilai 217 bidang tanah seluas 192 hektare di Bendungan Marangkayu. Ikhsan menyebut, sebanyak 126 bidang tanah di antaranya sedang tahap musyawarah penyampaian nilai.
“Insyaallah, tahun ini dibayar karena yang 126 bidang tanah itu sudah inkrah,” sebut dia. Untuk penggenangan tahap awal dibutuhkan lahan seluas 188,11 hektare.
Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Zulaidi, mengatakan, luas Bendungan Marangkayu semula sekitar 516 hektare. Seiring adanya perluasan lahan dan beberapa daerah terdampak banjir, luas lahan bendungan tersebut bertambah menjadi 615 hektare.
“Pada 2020 dan 2021 ‘kan ada banjir di sana. Ada desa di situ yang terdampak juga kalau banjir sehingga perlu dibebaskan lahannya,” kata Zulaidi. Dia merinci, total lahan Bendungan Marangkayu yang sudah dibebaskan.
Pada 2007 sampai 2019, Pemprov Kaltim membebaskan lahan seluas 71 hektare. Tahun berikutnya, lahan seluas 8,5 hektare dibebaskan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) –lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Total, lahan yang sudah dibebaskan hampir 80 hektare.
Zulaidi menjelaskan, pembebasan lahan semula dilakukan Pemkab Kukar. Akan tetapi, karena ada beberapa masalah, pembebasan lahan diambil alih Pemprov Kaltim. Di tingkat provinsi pun, juga terhadi masalah. Masalah paling utamanya adalah pendanaan. “Akhirnya minta bantuan ke pusat melalui kementerian PUPR,” jelas Zulaidi.
Pada tahun ini, BWS mengajukan pembebasan lahan seluas 168 hektare. Namun lahan tersebut belum dibayarkan karena dikabarkan masih proses identifikasi dan validasi data. Nantinya, hasil identifikasi dan validasi diberikan kepada LMAN. Setelah itu, barulah masuk proses musyawarah nilai hingga pencairan dana.
Direncanakan, pembahasan lahan dilakukan sejumlah stakeholder pada 22 Desember 2021. Zulaidi menambahkan, selain masalah lahan, adanya aliran pipa gas dan lahan berstatus hak guna usaha (HGU) juga menjadi penyebab Bendungan Marangkayu belum beroperasi.
MASA DEPAN BENDUNGAN MARANGKAYU
Zulaidi turut membeberkan sejumlah fungsi Bendungan Marangkayu. Di antaranya untuk irigasi, instalasi air baku, wisata dan Pembakit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Sejumlah bangunan pendukungnya akan dibangun. Selain untuk kebutuhan warga Marangkayu, air baku di bendungan tersebut juga direncanakan menyuplai ke Bontang.
“Nanti ada semacam kantor, rumah dinas, area wisata, dan parkir juga. Tahun depan, penyempurnaan fisiknya,” bebernya. Pengerjaanya, sambung dia, menggunakan sistem single year contract dengan estimasi dana Rp 50 miliar. Proses lelang proyek ini direncakan pada Januari mendatang.
“Tapi, (pembangunan fasilitas pendukung) kemungkinan tidak awal tahun. Bisa jadi akhir tahun,” sambungnya.
Jika beroperasi, irigasi bendungan tersebut diperkirakan bisa mengaliri air untuk 1.500 hektare lahan pertanian. Sedangkan untuk air bakunya, mencapai 450 liter per detik. Zunaidi tak mengetahui persis, air baku Bendungan Marangkayu bisa untuk berapa jiwa. Hanya saja, ia memperkirakan, 10 liter per detik bisa mengalirkan air baku untuk satu kecamatan. Zunaidi juga mengaku lupa soal kapasitas PLTMH.
“Yang jelas, tidak sampai megawatt. Hanya kilowatt karena untuk skala desa atau kecamatan saja,” sebutnya.
Kembali ke Zunaini Ikhsan, ia mengaku tak bisa memastikan, kapan penggenangan tahap awal Bendungan Marangkayu dilakukan. Mengingat juga, penggenangan disesuaikan dengan kondisi curah hujan sehingga butuh perencanaan yang matang. Saat ini, Dinas PUPR Kaltim disebut tengah mengurus sejumlah administrasi dan persyaratan penggenangan.
“Kami sedang proses sidang sertifikasi impounding. Syarat-syarat sudah kami penuhi semua. Tinggal sidang di Balai Teknik,” beber Ikhsan.
Dinas PUPR Kaltim juga disebut tengah berdiskusi dengan Kementerian PUPR mengenai persiapan peresmian Bendungan Marangkayu. Persiapannya meliputi penentuan jadwal dan acara seremonial peresmian. Selain itu menyiapkan prasarananya seperti helipad. “Presiden yang meresmikan,” tutupnya. (kk)
