MAHAKAM ULU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih di daerah tersebut.
Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin melalui Anggota Komisioner Bawaslu Mahulu bidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Leonder Awang Ajaat mengatakan, Bawaslu memang sudah memetakan titik-titik kerawanan di semua kecamatan. Namun hal itu masih dihadapkan dengan sejumlah kendala, terutama aksesibilitas yang sulit dijangkau.
Kata Leonder Awang, tempat – tempat rawan atau yang diduga kerap terjadi pelanggaran Pemilu biasanya berada di wilayah yang sulit terjangkau.
“Tempat rawan itu relatif tidak terjangkau oleh alat komunikasi sehingga orang tidak banyak memantau ke situ. Informasi keluar maupun masuk susah orang jangkau, apalagi dengan kondisi geografis di Mahulu ini, high cost-nya, mahal. Seperti yang paling jauh itu di Long Apari,” katanya.
Kemudian dia juga menjelaskan, Bawaslu Mahulu juga masih sulit untuk menindak tegas pada setiap dugaan praktik pelanggaran yang terjadi, terutama dugaan praktik politik uang. Sebab, masyarakat enggan untuk melapor, dan bahkan justru mengandalkan temuan para pengawas Pemilu.
Ia menilai, sulitnya menegakkan hukum Pemilu di Mahulu karena semakin kuatnya solidaritas yang cenderung bersifat negatif.
“Kalaupun ada temuan pengawas Pemilu, kan pastinya butuh saksi, tapi orang juga enggan menjadi saksi. Pelakunya mungkin masih bersaudara dengan dia, masih ada hubungan kekerabatan. Besok ketemu lagi. Jadi memang agak susah kita menegakkan hukum Pemilu terutama di Mahulu,” ujarnya.
Namun ia juga mengakui bahwa kuatnya kekerabatan juga akan membuat pelaksanaan Pemilu bisa berjalan kondusif.
“Di sini (Mahulu) masih kuat kekerabatannya. Sehingga cenderung relatif aman daripada daerah lain. Sosial masyarakat di sini masih tinggi, kepatuhan terhadap pemimpin, baik itu lembaga adat, maupun pemerintahan. Jadi ketokohan itu masih berpengaruh di sini,” terangnya.
Meski demikian, pihak penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU terus melaksanakan sosialisasi, terutama sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.
Harapannya, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat bisa lebih cerdas dan betul-betul menentukan pilihan politiknya atas pertimbangan yang matang. Terutama mengetahui betul latar belakang calon pemimpin yang dipilih.
Dia menambahkan kembali, Bawaslu Mahulu juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak pengawas di tingkat kecamatan hingga desa atau kampung. Dengan harapan agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir, terutama pada Pilkada Serentak 2024.
“Kami ada program sosialisasi, kemudian pendidikan politik. Itu yang kita lakukan dari sisi pencegahan, kita berharap dengan kuatnya pencegahan, mudahan bisa meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan. Karena yang kita inginkan agar masyarakat datang ke TPS betul-betul datang dengan konsep dan memahami track record (rekam jejak) calon pemimpin yang dipilihnya,” tegasnya
Bawaslu Mahulu kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024, seperti melaporkan jika ada praktik dugaan pelanggaran. Sebab, Bawaslu tentunya memiliki keterbatasan, apalagi kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau, dan masih mengandalkan jalur sungai.
“Pengawas Pemilu kan cuma berapa. Dalam satu kampung hanya satu orang, kemudian dalam satu kecamatan hanya ada tiga orang. Jadi memang dibutuhkan kerja sama masyarakat,” tutupnya.
Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R
