SANGATTA – Agar selaras dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali melakukan uji publik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria, Rabu (20/12/2023) kemarin.
Uji publik ini merupakan rangkaian sebelum pengesahan Raperda tersebut, maka Bapenda Kutim mengundang Ketua Pansus DPRD Kutim Sayid Anjas, Tim Universitas Mulawarman Samarinda dan Bagian Hukum Seskab Kutim. Serta perangkat daerah terkait guna merumuskan Raperda.
Sekretaris Bapenda Kutim Emmanuel Eng saat membuka kegiatan mengatakan proses pembentukan Perda Pemkab Kutim melalui Bapenda tentu mengikuti dan melibatkan aspirasi, kepentingan dan harapan masyarakat. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, dengan harapan melalui forum ini Raperda selanjutnya akan menjadi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Jika sudah berbentuk Perda, ini akan menjadi payung hukum untuk selanjutnya menjadi dasar dalam melaksanakan kebijakan khususnya di bidang perpajakan. Sehingga tidak menghambat ekosistem berinvestasi dan akan mendapat kemudahan berusaha di Kabupaten Kutim,” ungkap Emmnuel Eng.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Deni Hendy mengungkapkan uji publik ini bertujuan agar informasi sampai kepada para pemangku kepentingan tentang Raperda PDRD yang telah disusun guna mengembangkan dan mangimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pada uji publik ini, kami mengundang Tim Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 4 Bagian di Sekkab, 3 Badan, 14 Dinas, Pimpinan BPD Kaltimtara Kutim, RSUD Kudungga, Perumda PDAM Kutim, ATR/BPN Kutim dan UPT terkait,” singkat Deni Hendy.(Rkt)
