TANJUNG REDEB – Masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga Kelurahan Rinding mengeluhkan dampak air dan udara yang tercemar. Akibatnya tanah mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk ditumbuhi tanaman dan masyarakat pun menuntut ganti rugi kepada instansi terkait.
Hal itu menjadi atensi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Yang ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi Gabungan DPRD Berau, pada Senin (24/7/2023).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya, jika berbicara soal ganti rugi sepertinya bukan ranah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau. Hanya penanganan sampah dan komitmennya untuk TPA Bujangga tersebut. Yang pastinya ada beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya.
“Minimnya anggaran untuk penanggulangan masalah sampah di TPA Bujangga. Termasuk mewujudkan relokasi TPA dari tempatnya sekarang,” ucapnya, Senin (24/7/2023).
Seharusnya, Pemkab Berau perlu mendukung penganggaran untuk OPD terkait. Sementara, DLHK dituntut untuk bisa mengatasi semua permasalahan sampah di TPA tersebut. Terlebih semua sampah di perkotaan dibuang kesana semua.
“Ini sangat urgen. Penanganan sampah di TPA Bujangga justru tidak didukung maksimal dari sisi anggaran. Begitu juga dengan program lainnya,” ujarnya.
Sehingga, pihaknya akan menindaklanjuti RDP tersebut dengan menerbitkan rekomendasi dan akan meneruskannya kepada Kepala Daerah. Yang isinya, meminta Bupati Berau mendorong instansi agar berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menanggulangi secara cepat dan tepat terkait sampah.
Kemudian, dalam perencanaan APBD Perubahan 2023c wajib ada anggaran yang dikucurkan berdasarkan kebutuhan DLHK untuk penanganan TPA, beserta peremajaan alat berat.
“Rekomendasi tersebut akan kita sampaikan. Karena ini sangat penting untuk menjadi perhatian khusus. Kita bisa liat kondisi TPA kita sekarang seperti apa. Jangan sampai keberadaannya menimbulkan permasalahan bagi warga di sekitarnya,” tuturnya.
Apalagi, secara tidak langsung permasalahan sampah juga memengaruhi kasus stunting di Kabupaten Berau. Melalui pencemaran air dan udaranya.
Wendy berharap, lewat rekomendasi yang disampaikan mendapat respon positif dati Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau. Dan ia juga berharap, pemindahan TPA Bujangga bisa terealisasi secepat mungkin.
“Tentunya harapan kita semua TPA Bujangga bisa secepatnya di relokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana menjelaskan, lantaran tidak didukung anggaran dari Pemkab Berau, untuk saat ini pihaknya mengandalkan pihak ketiga untuk penanganan sampah di TPA Bujangga. Pihaknya jelas membutuhkan alat berat agar sampah-sampah di TPA tidak sampai tercecer ke pinggir jalan.
Di samping itu, saat ini pihaknya terus berupaya untuk melakukan relokasi TPA Bujangga. Dan ada 12 titik lokasi yang diusulkan untuk menjadi TPA yang baru.
“Saya pribadi juga menginginkan relokasi TPA tersebut, apalagi pembangunan RS baru akan segera dilakukan,” tandasnya. (mnz/dez)
