BALIKPAPAN – Para orangtua harus bekerja lebih ekstra untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri di Balikpapan. Sebab, rencana menambah SD dan SMP tahun ini dipastikan batal. Penangan pandemi Covid-19 disebut lebih penting ketimbang membangun sekolahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Dijelaskan bahwa legislatif telah menganggarkan hampir Rp 50 miliar untuk membangun SD dan SMP negeri di perkampungan atas air di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat.
Alwi menjelaskan, daya tampung SD dan SMP negeri yang ada di Kota Minyak sekarang, sudah sangat sedikit. Hal itu menyebabkan banyak pelajar tak bisa masuk SD dan SMP negeri karena kuotanya sangat terbatas. Dia mencontohkan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Balikpapan.
Saban tahun, kata politikus Partai Golongan Karya itu, ada 1.000 orang mendaftar di madrasah tersebut. Tapi, sekolahan setingkat SMP itu hanya mampu menampung 300 pelajar. Hal ini membuat banyak pelajar harus gigit jari. “Setiap tahun kami dipusingkan anak-anak yang mau masuk sekolah negeri,” kata Alwi kepada awak media, Kamis, 17 Juni 2021.
Memang, sambung dia, ada SD dan SMP swasta yang bisa menjadi alternatif pilihan. Bahkan, kualitas pendidikannya disebut tak kalah lebih baik. Tapi, para orangtua wali murid lebih menginginkan anaknya masuk ke sekolah negeri. Alasannya, biaya sekolah negeri lebih murah. “Mutu sekolah swasta sebenarnya bagus. Hanya saja, pembayarannya memang lebih besar dari negeri,” jelas Alwi.
Hal itulah yang menjadi dasar DPRD Balikpapan menganggarkan penambahan SD dan SMP negeri. Dengan harapan, kedua sekolah tersebut bisa mengatasi persoalan yang selama ini terjadi. Tapi, harapan tersebut harus dikubur dalam-dalam. Pembangunan SD dan SMP di permukiman atas air pada 2021 resmi dibatalkan.
Alwi menerangkan, pembatalan tersebut disebabkan APBD Balikpapan sedang mengalami defisit. Anggaran yang ada saat ini disebut diprioritaskan untuk penangan pandemi Covid-19. “Karena adanya defisit anggaran, jadi, anggaran hampir Rp 50 miliar itu di-refocusing untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Kendati demikian, DPRD Balikpapan berjanji akan kembali memperjuangkan pembangunan SD dan SMP tahun depan. Sebab, kebutuhan menambah sekolahan di kota ini sudah sangat mendesak. “Tahun 2022, kami coba anggarkan lagi. Karena masalah sekolah ini harus menjadi perhatian kita semua,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, mengaku belum mengetahui soal pembatalan pembangunan SD dan SMP negeri tahun ini. Oleh karena itu, dia enggan memberikan informasi mengenai hal tersebut. “Saya belum mau memberikan komentar karena belum mendapat informasi yang valid,” katanya kepada kaltimkece.id via telepon. (kk)
