spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bakhtiar Wakkang Sarankan Transaksi Berbasis Teknologi, Sony: Sudah Terapkan Non Tunai

BONTANG – Anggota Komisi ll DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menyarankan agar pengelolaan keuangan berbasis teknologi di Kota Bontang dapat dipergunakan. “Meskipun kita lahir di zaman kolonial, tapi harus bisa beradaptasi dengan zaman milenial. Jangan sampai buta teknologi,” ungkap Bakhtiar Wakkang dalam rapat bersama Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemkot Bontang terkait Raperda Pengelolaan Keuangan di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (1/8/2022).

Politisi Nasdem ini mengatakan, Kota Bontang sudah melek akan perkembangan era digitalisasi bahkan sudah menerapkan konsep smart city. Sehingga pengelolaan keuangan daerah pun juga harus berbasis teknologi. “Konsep smart city jangan hanya dijadikan sekedar jargon, tapi harus diaplikasikan,” tuturnya.

Menurutnya, penerapan uang berbasis teknologi akan memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Ia juga menilai transaksi berbasis digital juga lebih efektif. BW berharap transaksi non tunai juga masuk dalam aturan perda pengelolaan keuangan.

Selain memutus birokrasi yang panjang juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan zaman, BW menyakini masyarakat Bontang sudah mulai melek dengan teknologi. “Perda harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengarah ke sana (transaksi digital),” terangnya.

BACA JUGA :  Tekan Angka Pengangguran, Agus Haris Sodorkan 2 Solusi

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Sony Suwito Adicahyono menyambut baik usulan tersebut. Bahkan kata dia, saat ini, pihaknya sudah melakukan transaksi pengelolaan keuangan secara non tunai. Seperti perjalanan dinas, honor, kegiatan dengan pihak ketiga itu sudah berbasis teknologi.

Hanya, kata Sony, beberapa kegiatan di lapangan secara teknis masih belum bisa menerapkan non tunai. Semisal kegiatan sosialisasi yang mengundang peserta yang biasanya dalam acara tersebut, ada uang transportasi yang diberikan kepada peserta.

“Nah itu yang menjadi bahan diskusi teman-teman, cukup repot jika uang transportasi senilai Rp 50 ribu misalnya, harus dibayar secara non tunai, panitia harus mendata nomor rekening, belum lagi, kalau banknya berbeda-beda,” tandasnya. (adv)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img