SAMARINDA – APBD Kaltim 2024 disepakati oleh DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp20,6 Triliun. Respon positif diberikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.
Menurutnya angka tersebut kembali menyatatkan sejarah sebagai APBD terbesar selama pemerintahan di Kaltim. Selain itu ia menilai bahwa dominasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Batu Bara mulai diambil alih dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Faktor peningkatannya banyak didukung oleh pajak daerah maupun retribusi sementara seperti dana bagi hasil tidak terlalu besar perbandingannya, maka dari itu kemandirian ekonomi kita semakin bagus,” ungkapnya usai memimpin Rapat Paripurna, Senin malam tadi (25/9/2023)
Politisi PDI Perjuangan ini ‘pun yakin bahwa tahun 2024 mendatang banyak pintu pendapatan lainnya yang dapat menggenjot pendapatan daerah yang berimplikasi pada peningkatan besaran APBD pada tahun berikutnya.
“Pokoknya selalu kita dukung untuk peningkatan ekonomi daerah. Banyak yang akan menjadi sumber pendapatan baru apabila aturan ini diterapkan,” tandasnya.
Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor yang hadir dalam Rapat Paripuna kesepakatan APBD 2024, menyatakan raihan besaran APBD Kaltim 2024 merupakan bentuk sinergitas Pemprov dan DPRD Kaltim. Ia berharap APBD Kaltim 2024 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.
“Sinergi ini menjadi lebih baik dan lebih erat di masa-masa mendatang sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan program pembangunan secara luas dan menyeluruh di Kaltim, tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati sebesar Rp20,6 triliun, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp20 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,5 triliun, Pendapatan Transfer Rp9,4 triliun, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp13,86 miliar.
Dari segi belanja daerah telah dialokasikan Belanja Daerah sesuai besaran APBD 2024 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp9,4 triliun, Belanja Modal Rp4,5 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp100 miliar dan Belanja Transfer Rp6,5 triliun.
Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari
