SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan melibatkan aparat desa dalam penanganan stunting. Targetnya, prevalensi stunting di Kutim terus turun hingga mencapai 14 persen pada 2023 seperti arahan Presiden RI Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Aula Bappeda Kutim, Rabu (13/7/2022).
Menurutnya, permasalahan yang sering dihadapi adalah tak sesuainya data ketercukupan gizi dan data keluarga rawan stunting. Untuk mendapatkan data yang valid, dibutuhkan kerja sama antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim dengan tim atau aparat desa.
“Kita butuh kerja sama, dan datanya itu diawali dari desa, agar datanya valid dan sama,” tegasnya.
Wabup juga meminta masyarakat agar memperhatikan asupan gizi keluarganya. Selain itu, hindari pernikahan pada usia anak, serta tingkatkan pemahaman para generasi muda mengenai pentingnya screening dan konsultasi sebelum pernikahan.
“Gizi harus tercukupi, usia nikah juga harus diperhatikan, di samping screening lain sebelum melakukan pernikahan,” kata Kasmidi.
Orang nomor dua di Kutim ini mendorong, pemerintah memprioritaskan penggunaan bantuan dana desa untuk penanganan stunting.
“Penggunaan dana desa untuk penanganan stunting sangat bisa digunakan nantinya bisa dialokasikan untuk operasional pos pelayanan terpadu (posyandu), pembelian obat, dan kegiatan penunjang lain yang erat hubungannya dengan pemenuhan gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” paparnya.
Kasmidi menyebut, penyediaan air bersih dan sanitasi juga bagian dari penanganan stunting di desa. “Dana desa bisa digunakan untuk pelatihan pemantauan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui. Ada intervensi khusus pencegahan stunting sejak dini,” tambah dia.
Pencegahan stunting menjadi program prioritas di setiap daerah guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) termasuk pembentukan generasi emas. Di tengah badai pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, persoalan stunting menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar fokus melakukan pendampingan keluarga kepada ibu hamil dan calon pengantin.
Kasmidi menyebutkan, sesuai data SSGI, Kutim tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan angka stuntingnya tinggi yakni sebesar 27,5 persen.
Untuk itu, forum kesehatan desa bakal dioptimalkan guna percepatan akselerasi penurunan kasus stunting.
“Pengurus TP-PKK Kutim berkolaborasi dengan kader keluarga berencana dan kader kesehatan dan posyandu melaksanakan beragam kegiatan pencegahan stunting di masing-masing desa/kecamatan,” tandasnya. (ref)
