BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menyoroti proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat, khususnya daerah pesisir. Politisi Gerindra itu mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat.
Dia mencontohkan, di pesisir Malahing. Dari total 100 Kepala Keluarga (KK), hanya 50 KK yang menerima atau setengah saja. Begitu juga dengan pesisir Tihi-Tihi hanya 38 KK dari total 76 KK. Diketahui penyaluran dana BLT dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Amir meminta, agar pemerataan dapat dilakukan mengingat di wilayah pesisir mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan rendah. “Dinas terkait mohon mendata ulang. Supaya penyaluran BLT tepat sasaran. Data itu perlu dievaluasi,” kata Amir, belum lama ini.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang, Bahtiar Mabe menjelaskan, BLT disalurkan berdasarkan status mampu atau tidak mampu seseorang. Mungkin, kata dia, seseorang yang tidak dapat BLT sudah terkategorikan mampu sehingga dialihkan ke warga yang lain.
“Pendataan dilakukan oleh RT lalu diserahkan ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, lalu ke kami (Dinsos-PM),” jelas Bahtiar.
Sebagai informasi, penyaluran BLT dilakukan di kantor kelurahan masing-masing warga berdomisili. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp 300 ribu dan sembako senilai Rp 200 ribu. Bantuan itu langsung diberikan untuk dua bulan ke depan. (adv/mk)
