PENAJAM – Mega proyek prioritas nasional pembangunan Ibu Kota Negara/Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Berbagai pembangunan terus dilakukan, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia.
Kementerian Ketenagakerjaan tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN.
Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyiapan sumber daya manusia dengan membekali keterampilan dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN, dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki Kemnaker.
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker Muhammad Ali Hapsah mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat Kecamatan Sepaku yang menjadi titik sentral pembangunan IKN.
“Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa, pembangunan sumber daya masyarakat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan,” tuturnya.
Pria yang mengawali karir di Kabupaten Paser yang merupakan Kabupaten Induk Penajam Paser Utara sebelum pemekaran lebih dari 20 tahun itu menyebut, perlu adanya program pelatihan yang sesuai dengan masyarakat di sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangun IKN.
Kemnaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I kepada 80 peserta pelatihan dengan model pelatihan mobile training unit (MTU). Program ini telah berjalan sejak Juli 2022. Pada tahap 2, yang dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang. Mereka mengikuti pelatihan dengan sejumlah jurusan, mulai barista, membatik, operator alat berat dan sebagainya. Program ini dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda dengan didukung sejumlah pihak, diantaranya DUDI dan juga dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR.
Kemnaker dalam hal ini BPVP Samarinda, selain program itu juga melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi sistem boarding. Melibatkan sejumlah balai besar dan balai pelatihan vokasi yang dimiliki Kemnaker. Diantaranya BBPVP Bekasi, BBPVP Medan, BBPVP Serang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat dengan fokus pelatihan berbasis kompetensi manufaktur, agrikultur, fashion, pariwisata, automotive, hingga teknologi informasi dan komputer sebanyak 56 orang.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat sarasehan dengan masyarakat sekitar IKN, belum lama ini mengatakan, pembangunan IKN akan melibatkan banyak tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung pembangunan IKN.
“Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan,” kata Bambang.
Hal ini juga ditegaskan usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan dimulai pada paruh kedua 2022. “Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,” pungkasnya.(eky/rls)
