SAMARINDA– Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Joha Fajal mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima serta juru parkir liar di Taman Tepian Mahakam.
Hal itu diucapkannya, lantaran para pedagang dan jukir di kawasan tersebut telah melanggar kesepakatan yang sempat dibuat antara Pemkot Samarinda dan Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM).
“Pemkot pasti ada pertimbangan lain. Jika pemerintah sudah menyampaikan yang bisa berjualan hanya sekian, ya harus segitu,” ucap Joha dikonfirmasi, Senin (26/9/2022).
Ia menegaskan, pemerintah memiliki kendali dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya atas kawasan Tepian Mahakam yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu.
Karena, capaian RTH di Kota Tepian baru mencakup 5% dari 30% yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6/2007 tentang Penataan Ruang. “Dan kami juga minta masyarakat menaati apa yang sudah diatur pemerintah,” ungkapnya.
Diketahui, pada kesepakatan sebelumnya hanya 27 PKL yang diperbolehkan berdagang di Tepian Mahakam. Sedangkan kawasan parkir juga telah disediakan yakni di Jalan Gunung Merbabu. Selain itu, waktu dagang juga telah ditetapkan yaitu dari pukul 16.00 – 21.30 Wita.
Sementara belakang ini banyak ditemukan adanya aktivitas liar dari PKL dan jukir. Tak sedikit aturan yang dilanggar, termasuk parkir di badan jalan yang bertolak belakang dengan Zona Zero Tolerance. Apalagi aktivitas tersebut dikendalikan oleh oknum juru parkir liar.”Jangan juga melakukan sesuatu di luar dari yang disepakati,” jelasnya.
Meski mendukung langkah Pemkot Samarinda, Joha Fajal juga meminta para pedagang diberikan lokasi lain untuk berdagang. Sebab, menurutnya semua PKL juga merupakan warga Samarinda. “Mereka mencari hidup dan makan di sini. Pemerintah juga harus memberikan jalan,” pungkasnya. (Vic)
