SAMARINDA– DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi Plt Kepala Biro Barang dan Jasa Setprov Kaltim. Hal ini telah direspons Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, bahwa dirinya telah meminta Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi, untuk melakukan evaluasi kinerja Plt Karo PBJ Setprov Kaltim Buyung Dodi Gunawan.
“Saya perintahkan Pj Sekprov Kaltim untuk segera evaluasi Biro PBJ Setprov Kaltim,” katanya, beberapa waktu lalu.
Lalu bagaimana tanggapan Sekprov? Meski telah mendapat arahan untuk melakukan evaluasi kinerja, Riza Indra Riadi mengaku masih mempertimbangkan sejumlah hal, untuk melakukan evaluasi terhadap Plt Karo Barjas. Lantaran progres lelang proyek di Salah satu alasannya, Biro PBJ saat ini telah terealisasi sekitar Rp 400 miliar, dari total jumlah 481 paket senilai Rp 1,6 triliun. Oleh karenanya, Riza masih optimistis realisasi anggaran akan terserap maksimal pada akhir tahun 2022.
“Kita masih pertimbangkan itu (mengevaluasi). September ini realisasi sekitar 400-an miliar, masih on track sebenarnya. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lagi syaratnya kurang, itu harus dilengkapi,” terangnya, Minggu (25/9/2022).
Riza mengaku telah menerima laporan dari Plt Karo Barjas. Ditargetkan bahwa realisasi lelang akan rampung pada kisaran 80%.
“Plt Kepala Biro PBJ bilang paling tidak sebulan ini (September) akan selesai 80 persen realisasi lelang. Kita tunggu, dan kami evaluasi terus capaiannya,” pungkas Riza.
Sementara Komisi III terus mendorong Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kinerja Plt Kabiro Barjas. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin secara tegas mengatakan Buyung Dodi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga meminta Pj Sekdaprov untuk mengevaluasi kinerja bawahannya itu.
“Salah satunya terkait profesionalisme Pak Buyung sebagai Plt Karo PBJ, karena DPRD melihat Pak Buyung tidak profesional melaksanakan tugas di Biro PBJ. Pj Sekprov sebagai komandonya ASN harusnya mengevaluasi kinerja bawahannya,” tegasnya, Senin (26/9/2022).
Plt Karo Barjas juga dinilai telah melecehkan lembaga DPRD Kaltim karena tak menghadiri beberapa undangan dari Komisi III DPRD Kaltim yang ingin membahas perkembangan realisasi anggaran 2022.
“Jadi Plt saja tidak mau hadir di DPRD, apa lagi jadi kepala biro definitif. Kan ada informasi beliau ikut lelang jabatan Karo Pengadaan Barang dan Jasa, orang ini tidak layak jadi pemimpin, dengan kepemimpinannya seperti itu,” tandasnya. (Eky)
