spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Jalan Desa Sebakung Jaya Bak Sawah, Warga Kerap Terjatuh Saat Melintas

PENAJAM- Akses utama jalan antar Desa Sebakung Jaya dan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) kondisinya rusak parah.

Jalan yang oleh warga sekitar disebut jalan Sekunder 8, kini lebih menyerupai lahan sawah dibanding jalan yang bisa dilalui kendaraan.

Akibatnya, hampir tiap hari ada saja pengendara yang terjatuh saat melintas jalan sepanjang 4 kilometer itu.

“Separah sawah kalau mau dibilang. Itu akses utama, jadi jalan ini aktif sekali, penghubung antara PPU dan Paser juga,” ucap legislator daerah pilih (dapil) Waru-Babulu, Sujiati, Senin (23/5/2022).

Menurut Sujiati, jalan tersebut pernah diperbaiki sekitar lebih dari 3 tahun lalu, namun tidak sesuai dengan beban kendaraan yang melintas yang seringkali mengangkut hasil panen petani dan nelayan.

“Dulu sudah pernah diperbaiki, pengerasan juga. Itu era kepemimpinan periode sebelumnya (Bupati Hamdam), sampai saat ini belum pernah lagi,” sebut dia.

Meski akses jalan itu bukan satu-satunya, warga mengaku tidak memiliki banyak pilihan lain. Pasalnya, beberapa jalan alternatif yang ada di wilyah itu, kondisinya sama rusaknya.

BACA JUGA :  Ratusan THL Personel Satpol PP PPU Tunggu Kepastian Status

Tentu hal ini menimbulkan banyak kerugian untuk masyarakat. Selain soal kenyamanan, keuntungan dari penjualan hasil panen petani dan nelayan juga menjadi lebih rendah, akibat terpotong ongkos pengiriman.

“Masyarakat juga hampir tiap hari juga sudah swadaya, saya saja ikut iuran untuk perbaikan. Tapi jalan yang kondisinya begini ‘kan banyak, jelas masyarakat saja tidak mampu,” beber dia.

Maka dari itu, politikus perempuan satu-satunya di jajaran parlemen ini berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini menurut dia tidak bisa dianggap sepele dan dibiarkan lama.

Sujiati juga mengerti kondisi keuangan daerah yang saat ini kurang sehat. Utang yang diperkirakan mencapai sekira Rp 700 miliar masih terlalu membebani APBD 2022 yang hanya sekira Rp 1,1 triliun. Namun mesti harus ada perlakuan prioritas pada hal-hal yang bersifat darurat.

Satu hal yang turut disoroti ialah penyelesaian penganggaran untuk UPT Pekerjaan Umum (PU) yang ada di masing-masing kecamatan. Karena seperti diketahui, anggaran operasional 4 UPT PU yang ada di PPU tahun ini nihil. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, seperti perbaikan sementara jalan sulit dilakukan tahun ini.

BACA JUGA :  Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu PPU Butuh Rp 12 Miliar

“Supaya bisa bergerak untuk pekerjaan yang urgen seperti ini. Tahun ini anggaran UPT itu ditiadakan, mereka mau beli solar saja tidak bisa,” pungkas Sujiati. (sbk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img