BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim memperjuangkan kawasan-kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan wilayah lainnya mendapatkan manfaat dari pemindahan IKN. Riilnya berupa pengembangan kawasan dan pembangunan. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kaltim Dr HM Aswin. “Jangan sampai gemerlap itu hanya terjadi di IKN, tetapi juga di kawasan penyangga. Agar kemajuannya bisa merata,” tegas Aswin usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Kamis (3/2/2022).
Rapat koordinasi ini melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang IKN). Rapat ini menyusul pengesahan UU IKN oleh DPR RI pada 18 Januari 2022 yang berlaku efektif sejak diundangkan.
Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara terlibat aktif dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU IKN terkait Peraturan Pemerintah (PP) Pendanaan dan Anggaran, Peraturan Presiden (Perpres) Otorita IKN, Perpres Rencana Induk IKN, dan Perpres Kawasan Strategis Nasional IKN.
“Ada 14 UU yang harus diselesaikan dengan batas waktu hingga 16 Februari 2022, untuk selanjutnya disahkan Presiden RI. Dua bulan setelahnya, dua peraturan pemerintah dan tiga peraturan presiden harus segera ditetapkan,” sebut Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Diani Sadia Wati.
Rapat koordinasi melibatkan kementerian, lembaga, dan pemda terkait menurut Diani, agar proses penyelesaian UU bisa dipercepat, mengingat PP dan Perpres, tenggat waktunya juga sudah mendekati. Untuk diketahui, Kementerian PPN/Bappenas didaulat sebagai kementerian yang mengkoordinasikan pelaksanaan UU IKN. (rls)
