TENGGARONG – Kerusakan jalan di wilayah hulu hingga desa tertinggal di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. Kondisi ini memicu aksi mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang turun langsung menyuarakan tuntutan di halaman Kantor Bupati Kukar pada Kamis (2/4/2026).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq menegaskan tuntutan massa aksi adalah persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak, yang hari ini menjadi isu paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Salah satu ruas jalan yang peking disorot adalah Jalan Poros Kenohan yang rusak parah. Bahkan kondisi jalanan yang merupakan jalur utama menuju Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang itu berkali-kali mengakibatkan kendaraan terguling.
Mahasiswa menilai kerusakan jalan bukan sekadar persoalan teknis. Dampaknya sudah menyentuh keselamatan warga, terutama di wilayah hulu yang masih banyak mengalami jalan berlubang dan tidak layak dilalui.
“Adapun tuntutan kami berfokus pada dua hal utama. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di daerah hulu dan hilir,” ujar Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, Kamis (2/4/2026).
Selain mendesak perbaikan jalan, mahasiswa juga menyoroti lemahnya perawatan terhadap fasilitas yang sudah dibangun. Mereka menilai pembangunan yang tidak diikuti pengelolaan justru membuat manfaatnya tidak bertahan lama.
Menurut Ibnu, banyak fasilitas yang sudah dibangun tidak dirawat secara optimal. Hal ini membuat kualitasnya cepat menurun dan tidak lagi bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.
“Kedua, kami menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memperhatikan perawatan dan pengelolaannya,” lanjutnya.
Isu ini, kata dia, tidak berdiri sendiri. Mahasiswa melihat persoalan infrastruktur berkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Kukar.
Di sektor pendidikan, misalnya, masih ditemukan perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan desa. Sejumlah fasilitas pendidikan di desa dinilai belum layak dan membutuhkan perhatian serius.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kekecewaan karena Bupati Kukar tidak hadir menemui massa. Ketidakhadiran ini dinilai bukan pertama kali terjadi.
Mahasiswa menyebut telah beberapa kali menggelar aksi, namun belum pernah mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah.
“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak dapat menghadiri massa aksi,” ujar Ibnu.
Upaya audiensi sebenarnya sudah dilakukan. Surat permohonan telah dikirim sejak Selasa (31/3/2026), namun hingga aksi berlangsung belum ada kepastian jadwal pertemuan.
Dialog yang dilakukan dengan perwakilan pemerintah daerah juga belum menghasilkan kejelasan. Mahasiswa hanya diminta menunggu tanpa kepastian waktu.
Kondisi ini menjadi catatan tersendiri bagi mahasiswa. Mereka menilai setiap aksi yang dilakukan selalu berujung pada ketidakpastian.
Mahasiswa memastikan akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi dalam waktu dekat. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pemerintah.
Langkah ini diambil agar tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai formalitas aksi semata. Mahasiswa ingin ada pertemuan langsung untuk membahas solusi nyata.
“Ke depan, kami berencana dalam dua hingga tiga hari ke depan akan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi,” ujar Ibnu.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
