PPU – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara (PPU), menuai sorotan serius. Belum genap sebulan beroperasi, SPPG Waru dilaporkan menyebabkan puluhan siswa mengalami keracunan makanan.
Sebanyak 25 siswa SD Negeri 008 Waru, harus mendapatkan penanganan medis setelah menyantap makanan yang disajikan dari program tersebut.
Insiden keracunan itu terjadi diduga setelah para siswa mengonsumsi makanan berupa puding. Tak lama berselang, para korban menunjukkan gejala sakit perut, muntah-muntah, hingga sesak napas. Kondisi tersebut memicu kepanikan di lingkungan sekolah dan orang tua siswa.
Para korban berasal dari siswa Kelas 3, Kelas 5 dan Kelas 6 SD Negeri 008 Waru. Mengingat kondisi yang dialami anak-anak cukup mengkhawatirkan, pihak sekolah bersama tenaga pendidik segera membawa para siswa ke Puskesmas Waru untuk mendapatkan penanganan intensif.
Selain berdampak pada kesehatan fisik, peristiwa ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi sebagian siswa. Beberapa anak dilaporkan mengalami ketakutan, untuk kembali mengonsumsi makanan yang disediakan dari program tersebut.
Insiden ini langsung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu, Ishaq Rahman. Ia menilai kejadian ini menjadi peringatan keras bagi pengelola SPPG, agar tidak menganggap remeh aspek keamanan pangan.
“Pemenuhan gizi ini niatnya sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan. Mulai dari jam pengerjaan makanan, proses pengolahan, hingga pengawasan oleh tenaga ahli gizi,” tegasnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menyoroti minimnya jumlah tenaga ahli gizi yang dilibatkan dalam operasional SPPG Waru. Menurutnya, hanya terdapat satu orang ahli gizi yang harus mengawasi hingga sekira 1.000 porsi makanan setiap harinya. Kondisi ini dinilai jauh dari ideal.
“Dengan beban sebanyak itu, jelas pengawasan tidak akan maksimal. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian keracunan massal ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak pengelola SPPG. Ia meminta agar operasional SPPG dievaluasi secara teknis dan profesional sebelum kembali melayani peserta didik.
“Jangan sampai program pemenuhan gizi yang tujuannya baik justru membahayakan. Kalau memang belum siap secara sistem dan SDM, lebih baik diperbaiki dulu,” terangnya.
Di sisi lain, kejadian ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap standar keamanan pangan dalam program SPPG. Terutama terkait pengolahan makanan berbasis produk olahan seperti puding, yang rentan tercemar jika tidak ditangani dengan standar higienis ketat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan laboratorium atas makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah transparan, untuk menjelaskan penyebab pasti insiden tersebut serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Kasus keracunan ini menjadi ujian awal bagi keberlangsungan MBG di PPU. Program yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak sekolah kini dituntut membuktikan kesiapan, profesionalisme, dan komitmennya terhadap keselamatan penerima manfaat.
Pewarta : Deddy Pz
Editor: Muhammad Rafi’i
