SAMARINDA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BKS terus berupaya membuka peluang bisnis baru guna memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah mendorong perluasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar ruang gerak bisnis perusahaan tidak terbatas.
Direktur Utama BUMD BKS, Nidya Listiyono, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah membentuk Forum Komunikasi BUMD (Forkom BUMD) sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana meminta dukungan DPRD Kaltim dalam membuka potensi-potensi PAD baru.
“Kami sudah membentuk Forkom BUMD dan bersurat ke DPRD. Intinya silaturahmi dan meminta support agar potensi PAD bisa dibuka. Semua perusahaan BUMD hadir,” ujar Nidya.
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi BKS adalah keterbatasan KBLI yang berdampak langsung pada aktivitas bisnis perusahaan. Hingga kini, BKS belum dapat menjalankan kegiatan usaha secara maksimal karena KBLI yang dimiliki belum memungkinkan perusahaan melakukan operasional bisnis tertentu, khususnya di sektor pertambangan dan jasa turunannya.
“Kami sedang merencanakan perubahan KBLI supaya bisa bisnis. Kalau KBLI-nya belum ada, kami tidak bisa bisnis. Kami kan mengelola IUP, sementara IUP sendiri belum kami miliki dan sudah setahun ini diupayakan,” jelasnya.
Nidya mencontohkan, meskipun BKS memiliki saham di perusahaan lain, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong aktivitas bisnis aktif. Tanpa KBLI yang sesuai, perusahaan tidak bisa terlibat langsung dalam kegiatan pengangkutan maupun penjualan, karena masing-masing kegiatan memiliki klasifikasi usaha yang berbeda.
Ke depan, BKS berencana memperluas KBLI dengan skema holding agar perusahaan memiliki fleksibilitas usaha. Dengan perluasan tersebut, BKS membuka peluang kerja sama bisnis, termasuk di sektor transportasi dan pengadaan aset seperti kapal, meskipun operasionalnya dilakukan oleh anak perusahaan atau mitra usaha.
“Bisnis itu opsinya banyak. Kami bisa injek bisnis, kerja sama pembelian kapal misalnya. Kapalnya milik kami, tapi dioperasikan anak perusahaan, karena BKS belum bisa operasional langsung,” terangnya.
Di tengah tren penurunan harga batu bara global yang berdampak pada menurunnya produksi dan pendapatan daerah, Nidya menegaskan BKS tidak bisa bergantung pada satu sektor saja. Kondisi transfer daerah yang berkurang turut memaksa BUMD mencari sumber pendapatan alternatif agar tetap bertahan dan berkontribusi bagi daerah.
“Harga batu bara turun, produksi turun, transfer daerah juga dipotong. Mau tidak mau kita cari alternatif pendapatan supaya bisa survive,” tutupnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
