BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih, memberikan teguran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau terkait publikasi program pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal.
Teguran tersebut disampaikan saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan strategi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (7/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati menyoroti lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya pada sektor sosial, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan tani.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah daerah belum tersampaikan dengan baik kepada publik akibat minimnya pembaruan informasi dari dinas-dinas terkait.
Ia secara khusus menyinggung kurang optimalnya publikasi dari beberapa OPD, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pangan, yang dinilai belum secara konsisten memperbarui informasi kegiatan dan program yang telah maupun sedang dilaksanakan.
Sri Juniarsih menegaskan bahwa peran Diskominfo tidak hanya sebatas penyediaan sarana fisik, seperti videotron atau media informasi lainnya. Lebih dari itu, Diskominfo harus memastikan bahwa seluruh informasi program pemerintah benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.
“Diskominfo tidak boleh hanya menyediakan fasilitas. Yang terpenting adalah memastikan informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah itu ter-update dan diketahui masyarakat. Ini kelemahan Diskominfo yang harus disadari dan segera diperbaiki,” tegasnya.
Menurutnya, publikasi yang baik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menanggapi teguran tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Didi Rahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menjalankan fungsi publikasi secara maksimal.
Ia menjelaskan, sejak Juli 2024 Diskominfo telah melayangkan surat edaran kepada seluruh OPD agar aktif mengisi konten videotron yang tersebar di sejumlah persimpangan jalan dengan informasi program kerja masing-masing.
Namun, hingga saat ini baru sektor pariwisata yang dinilai aktif memanfaatkan fasilitas tersebut. Sementara OPD lainnya masih belum optimal dalam menyampaikan materi publikasi kepada Diskominfo.
“Itu sudah kami lakukan. Tapi yang paling banyak mengisi konten saat ini justru dari sektor pariwisata, dan itu memang sektor unggulan sehingga wajib terpublikasikan,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan seluruh OPD dapat lebih serius dan proaktif dalam menyampaikan informasi program dan kegiatan, sehingga publikasi pembangunan di Kabupaten Berau tidak terhambat.
Selain itu, Didi juga menekankan pentingnya sinergi antara Diskominfo, OPD, dan insan pers dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan merata.
“Kami harapkan masing-masing perangkat daerah dapat memanfaatkan videotron tersebut. Untuk penyebarluasan informasi yang lebih luas, tentunya kami juga membutuhkan peran teman-teman media sebagai bagian dari kami,” pungkasnya. (Ril)
