SAMARINDA – Informasi pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim dinilai terbatas. Padahal, komunikasi yang baik diyakini menjadi kunci suksesnya pembangunan. Kalangan akademikus mendorong pemerintah rutin mengadakan forum yang bersifat emansipatif.
Pada Selasa (9/11/2021), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, mengadakan diskusi bertajuk Komunikasi Partisipatif Masyarakat Kaltim Menuju IKN Tangguh. Forum yang bertujuan mencari solusi masalah komunikasi pembangunan IKN ini, dihadiri sejumlah dosen, praktisi media, dan Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi.
Diskusi dimulai dari penjelasan Akademikus Program Studi Administrasi Publik, Santi Rande. Pembangunan IKN di Kaltim diyakini tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi dibutuhkan agar suatu program pembangunan terlaksana secara baik dan benar. Akan tetapi, karena prosedur birokrasi dinilai rumit, peluang keterlibatan masyarakat menjadi terbatas. Mayoritas masyarakat hanya bisa memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi mengenai ibu kota baru melalui media massa.
“Kadang kala, pihak-pihak yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi masyarakat justru tidak melaksanakan fungsinya secara efektif. Bagaimana sih upaya pelibatan atau sosialisasi yang dilakukan mengenai IKN selama ini? Itulah yang mau kami diskusikan hari ini,” jelas Santi, membuka pembicaraan.
Direktur PT Media Nur Citra Mulia, Oktavianus, membenarkan penjelasan Santi. Menurutnya, kabar pemindahan IKN adalah isu yang paling sering dibicarakan publik. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, sejak awal penentuan lokasi megaproyek tersebut, kewenangan pembangunan IKN berada di tangan pemerintah pusat.
Kewenangan meliputi perencanaan, pembangunan fisik, penganggaran, dan pembentukan lembaga pemerintahan seperti badan otoritas. Minimnya pelibatan pemerintah daerah membuat posisi Kaltim seolah menunggu kedatangan IKN semata.
“Hal ini bisa terlihat dari nama calon badan otoritas. Tidak ada nama tokoh Kaltim di situ,” jelas Okta, panggilan Oktavianus. Padahal, sambungnya, Kaltim harus mempercepat akselerasi infrastruktur di daerah penyangga IKN. “Jangan sampai begitu masuk dan keluar dari IKN, listrik tidak ada, dan hanya hutan saja,” sambungnya.
Penyebab yang lain, informasi mengenai pembangunan IKN sulit diakses oleh masyarakat. Kabar mengenai pembangunan IKN disebut hanya melalui berita di media massa. Padahal, media massa hanya sebatas penyambung pesan pembangunan agar bisa dikonsumsi dan dinilai publik. Sebagai pemangku kebijakan, Okta menyarankan, pemerintah sebaiknya mendiseminasikan informasi secara intens dan terbuka.
“Masyarakat jadi mempertanyakan, bagaimana proses komunikasi yang selama ini berjalan antara pusat dan daerah,” ungkapnya.
Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi, memberikan tanggapan. Pemerintah daerah disebut tidak memiliki kewenangan mengurus IKN. Meskipun demikian, sejak Kaltim masih menjadi calon IKN pada Agustus 2019, Pemprov Kaltim telah melakukan upaya mengenalkan IKN kepada masyarakat.
Satu di antaranya, menyosialisasikan IKN kepada masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi titik lokasi IKN. Selain itu, pemerintah juga sudah berkoordinasi kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat. Yang menjadi persoalannya adalah, minimnya komunikasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Informasi yang disampaikan cenderung tidak detail. Terutama soal anggaran,” sebut Hadi. Walupun begitu, Wagub meyakini, hal tersebut bukan persoalan besar. Pemindahan IKN ke Kaltim disebut merupakan anugerah besar dari Presiden Joko Widodo. Kehadiran ibu kota diyakini membuat Benua Etam semakin berkembang.
Akademikus Program Studi Ilmu Komunikasi, Unmul, Hairunnisa Husain, menjelaskan, komunikasi secara partisipatif perlu diimplementasikan agar pembangunan ibu kota baru berjalan ideal. Berdasarkan keterangan Guru Besar Pusat Studi Komunikasi untuk Perubahan Sosial yang Berkelanjutan UNESCO, Prof Jan Servaes, kata Hairunnisa, ada empat indikator komunikasi partisipatif yang perlu dipahami pemerintah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Keempatnya adalah Heteroglasia, Dialogis, Poliponi, dan Karnaval.
Dari empat indikator tersebut, Hairunnisa menyimpulkan bahwa keterlibatan semua pihak diperlukan dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut bisa terbangun di dalam forum-forum yang bersifat setara atau emansipatif. Melalui forum tersebut, semua pihak bisa menyampaikan dan mendengarkan pendapat.
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, sebut Hairunnisa, cara seperti itu disebut pendekatan bottom-up communication. Jika hal tersebut dijalankan secara maksimal, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah diyakini bisa berjalan beriringan sesuai keinginan masyarakat. “Hal ini sederhana tapi ampuh. Jadi, semua pihak merasa memiliki keterlibatan dalam membangun IKN nanti,” tutupnya. (kk)
