SAMARINDA – Dampak buruk ‘pandemi’ tambang batu bara ilegal terus bertambah. Selain kerusakan lingkungan, banjir, hingga kelangkaan solar, penggalian tak resmi ini dituding sebagai biang kerusakan jalan umum. Satu di antaranya adalah jalan poros Samarinda-Bontang.
Kerusakan terparah di ruas jalan nasional ini adalah di kawasan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim-Kaltara, Teuku Surya Dharma, ada dua penyebab utama kerusakan jalan. Yang pertama adalah faktor alam. Sementara yang kedua, kegiatan pematangan lahan di Tanah Datar.
Pembukaan lahan tersebut menimbulkan sedimentasi yang berujung kepada banjir. Pada Senin, 18 Oktober 2021, jalan poros di Tanah Datar kembali tergenang. Menurut Teuku, diduga kuat pembukaan lahan ini bagian dari tambang batu bara ilegal. Aktivitas itu disebut masih berjalan sampai hari ini.
“Kendala (tambang ilegal) itu belum selesai. Otomatis, yang bisa (menindak) penegak hukum. Masalahnya, setelah (tambang ilegal) menggali, ada sedimentasi,” jelas Teuku kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Senin, 18 Oktober 2021.
“Saya lihat, ada 16 titik kerusakan jalan akibat pertambangan ilegal ini. Nanti saya bersurat, saya buat sample dulu,” sambungnya. Titik-titik tersebut, sambungnya, juga ditemukan di segmen Santan (Marangkayu)-Bontang sepanjang 47 kilometer.
Dikonfirmasi dugaan tersebut, Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arif Budiman, mengatakan, belum mengetahui dugaan tambang ilegal di Tanah Datar. “Kalau kami ada komunikasi dengan pemkot dan pemprov, saya belum ada dengar. Tetapi kalau ada informasi, kami akan tindaklanjuti,” terang Kapolres.
Kembali ke Teuku dari BBPJN Kaltim-Kaltara, ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan rusak di Tanah Datar masih berkutat di pekerjaan pembuatan saluran air. Akan tetapi, banjir pada Senin menyebabkan pekerjaan pengerukan drainase terpaksa dihentikan.
“Kami mengalah dengan alam. Akan tetapi, kami tetap lembur siang dan malam untuk menggantikan waktu yang hilang (karena banjir),” terang Teuku.
Perbaikan jalur nasional Samarinda-Bontang merupakan wewenang pemerintah pusat melalui BBPJN. Proyek perbaikan ii bagian dari kontrak tahun jamak atau multiyears contract tahun 2021-2023 dengan nilai Rp 227 miliar. Pekerjaan dibagi dua yaitu ruas simpang Lempake-Simpang Muara Badak sepanjang 21,9 kilometer dan ruas Simpang Muara Badak-Simpang Santan sejauh 32 kilometer.
Dari kedua ruas itu, fokus utama adalah perbaikan di Tanah Datar. Tahun ini, sambung dia, perbaikan difokuskan kepada pembenahan drainase. “Kami sedang membuat shortcut (jalan pintas) aliran air,” jelasnya.
Pengerukan drainase menyisakan 600 meter lagi. Apabila cuaca baik, pekerjaan diperkirakan selesai dalam dua pekan. Setelah itu, dilanjutkan perbaikan aliran air menuju Sungai Karang Mumus di belakang Bandara APT Pranoto.
“Kami berharap banjir seperti hari ini tidak terulang kembali agar pekerjaan penggalian selesai sesuai waktunya,” tutup dia. (kk)
