SAMARINDA – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Calon Gubernur Isran Noor dan Calon Wakil Gubernur Hadi Mulyadi terkait program pendidikan gratis yang diusung oleh Pasangan Calon nomor urut 2.
Seno menegaskan bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2024 yang mencapai Rp 25 triliun, masyarakat Kaltim seharusnya bisa mendapatkan akses pendidikan gratis.
Ia mengingatkan bahwa peraturan alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD), tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dari APBD Kaltim Rp 25 triliun, 20 persen atau Rp 5 triliun cukup untuk menggratiskan pendidikan dari SMA hingga S3 di Kaltim,” jelas Seno beberapa hari yang lalu.
Ia bersama Calon Gubernur, Rudy Mas’ud, berencana mengalokasikan Rp 1 triliun dari anggaran tersebut untuk pendidikan gratis. Menurut Seno, mereka telah menghitung biaya pendidikan yang dibutuhkan, baik untuk universitas negeri maupun swasta.
Seno membandingkan dengan anggaran beasiswa sebelumnya yang hanya Rp 250 miliar. “Jika dianggarkan Rp 10 juta per siswa atau mahasiswa, hanya cukup untuk 25 ribu orang. Sementara total pelajar dan mahasiswa di Kaltim sekitar 100 ribu orang. Jadi, kita butuh Rp 1 triliun, dan itu kecil dibandingkan APBD kita,” tegasnya.
Ia mempertanyakan pihak yang menganggap program ini tidak mungkin. “Mungkin yang berkata demikian adalah orang yang tidak mampu menjalankan amanat rakyat,” ujarnya.
Seno juga menyinggung adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun lalu sebesar Rp 6,6 triliun. “Kalau ada Silpa sebesar itu, apakah bisa dikatakan pemerintah telah bekerja? Kalau tidak mampu, serahkan pada pemuda untuk mengerjakannya,” pungkas Seno.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
