PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja penting untuk membahas pelaksanaan program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Rapat tersebut juga sekaligus membahas rencana program kegiatan perubahan APBD tahun ini, Senin (9/10/2023).
Pembahasan dimulai dengan mengevaluasi perkembangan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun ini. Mereka juga berdiskusi tentang perubahan-perubahan yang diperlukan dalam program kegiatan APBD 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pentingnya evaluasi yang cermat terhadap program kegiatan yang telah berjalan. Komitmen pemerintah daerah adalah untuk memastikan bahwa dana APBD digunakan secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” kata Pj Bupati PPU Makmur Marbun.
Ia menegaskan bahwa Pemkab PPU juga harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kebijakannya. maka itu ia berharap bahwa program ini harus tepat sasaran untuk masyarakat, dan tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan di luar daerah.
“Jangan sampai provinsi membuat A, kita membuat Z. Tidak ada satupun semua harus di PPU, oleh karena itu segera cermati betul-betul kegiatan yang ada di dalamnya,” tegasnya.
Sekkab PPU Tohar menambahkan, hingga kini progres APBD yang merupakan akumulasi dari progres DPA/SKPD itu ada dikisaran 99,9 persen. Artinya inti yang di sampaikan pimpinan daerah sebagai bagian performance yang ingin diwujudkan bahwa belanja publik pada tahun anggaran berjalan ini bisa dikontribusi sekian besarnya kepada dinamika perkembangan perekonomian daerah.
“Mungkinkah 99,9 persen akan tercapai pelaksanaan APBD yang notabene itu agregasi dari DPA maing-masing SKPD jawabanya bisa ia dan bisa tidak,” ungkapnya.
Tohar juga juga berharap jika masih ada program yang tidak dikehendaki pimpinan di perubahan, untuk segera direview kembali, karena masih ada kesepatan. Rapat berakhir dengan penegasan bahwa proses evaluasi dan perubahan program kegiatan akan terus berlangsung, dan pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.
“Terutama diklat-diklat kolektif yang di rencanakan di luar daerah, beliau tidak melarang tetapi yang beliau inginkan adalah dilaksanakan didalam daerah dengan mengundang narasumber datang kesini,” pungkas Tohar. (ADV/SBK)
