SAMARINDA – Mutasi M Syafranuddin dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) menjadi Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (PKD) Kaltim, ada yang memanfaatkan dengan mencatut nama pria ini untuk melakukan penipuan.
Dugaan penipuan oleh seseorang ini, diungkapkan Syafranuddin kepada Tim Humas dan IT Dinas PKD Kaltim setelah mencurigai adanya penelepon yang menanyakan bendaharawan dan panitia lelang barang Dinas PKD.
“Ketika oknum itu menelepon dan menanyakan nomor telepon bendaharawan, saya langsung curiga adanya aksi penipuan sehingga langsung mengkontak Pak Taufik untuk memberitahu bendaharawan atau pegawai lainnya agar tidak melayani permintaan apapun dari pihak-pihak yang mengaku saya atau keluarga saya,” cerita Syafranuddin usai bertemu dengan jajaran Sekretariat DPKD Kaltim, Selasa (28/6) sore.
Selain ada oknum yang mengaku dari sebuah lembaga pemerintah, Ivan – sapaan akrab Syafranuddin, juga mendapat telepon serta wa dari seseorang yang mengaku dari LKPP. “Oknum dari LKPP ini selain menelepon juga mengirim WA menanyakan pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas PKD, namun tak saya respon karena saya belum mengenal dan tahu betul karena belum sepekan bertugas,” bebernya.
Belakangan dugaan pria yang pernah mengikuti pendidikan intelijen di BAIS dan BIN, benar terjadi. Berdasarkan pengakuan, bendahara PKD ia sempat mendapat telepon dari seseorang yang mengaku kalau istri Syafranuddin – memerlukan uang untuk syukuran.
“Peneleponnya menggunakan gambar Pak Ivan mengenakan baju camat, sementara kami tahu telepon Pak Ivan gambarnya lain selain itu kami sudah diwanti-wanti untuk melayani jika ada permintaan apapun,” sebut bendahara DPKD setelah bertemu dengan Kadis PKD seraya membenarkan jika penelepon meminta uang.
Kadis Syafranuddin mengingatkan jajarannya untuk tidak terpedaya jika ada menelepon baik mengaku dirinya atau pejabat Pemprov Kaltim lain kemudian meminta uang atau hadiah apapun. “Kalau ada yang meminta uang dan mengaku saya atau pejabat Pemprov Kaltim, jangan langsung percaya karena di Pemprov Kaltim selama ini tidak ada yang demikian,” tandasnya seraya menambahkan pesan serupa disampaikan kepada masyarakat. (rls)
