TANJUNG REDEB – Penanganan Kartu Tani merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Apalagi, fasilitas tersebut sangat bermanfaat bagi petani.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk serius dalam menangani kartu tani tersebut. Terlebih penggunaannya tidak hanya untuk mengefektifkan pendistribusian pupuk, akan tetapi juga bantuan dana PKH, atau bantuan subsidi lainnya.
“Petugas dengan kelompok-kelompok tani harus ada kerjasama, sebab selama ini petani di Berau masih banyak yang belum terdata,” bebernya, Senin (15/5/2023).
Dirinya meminta agar pihak terkait gencar dalam mensosialisasikan program tersebut. Apalagi petani tak lagi dapat menebus pupuk bersubsidi tanpa kartu tani. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Jadi harus disosialisasikan dengan maksimal, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan para petani tidak kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap agar petani yang belum terdaftar untuk segera didata sesuai Nomor Induk Kependukakan (NIK)-nya. Pasalnya, hal tersebut bertujuan mempermudah pemerintah dalam memetakan jumlah penerima subsidi maupun bantuan lainnya.
“Program kartu tani ini memang tergolong baru di Kabupaten Berau. Tentunya untuk mencapai maksimal butuh waktu penyesuaian. Gapoktan harus perbaiki data, demi kelancaran usaha petani,” pungkasnya. (dez/adv)
