SAMARINDA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar workshop akuntansi dan pelaporan keuangan daerah aktual, pada Kamis (2/11/2023) pagi. Kegiatan melibatkan perwakilan tiap-tiap Perangkat Daerah (PD) hingga 18 kecamatan yang tersebar di pedalaman dan pesisir Kutim. Kegiatan workshop ini diikuti 161 orang peserta dan berlangsung di Hotel Bumi Senyiur dan dibuka langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Mengikuti prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku.
Saat membuka kegiatan didampingi Plt Kepala BPKAD Muhammad Hamdan, serta pejabat-pejabat terkait, orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut menekankan beberapa hal. Agar menjadi komitmen bersama meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
“Kita sudah mendapatkan Opini WTP pada 2022. Oleh karenanya acara kali ini bertujuan untuk mempertahankan perihal serupa di tahun 2023 ini. Untuk itu semua pihak harus berkolaborasi, komunikatif, dalam tertib administrasi keuangan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, yang sudah barang tentu harus saling bahu-membahu untuk mewujudkannya,” tegas Bupati Ardiansyah.
Pemimpin nomor satu di Kutim tersebut percaya, tugas akuntansi ini tidak mudah. Karena harus menunggu berbagai pihak memberikan pelaporan yang detail dan terperinci. Tidak ada yang gampang, semua memiliki beban luar biasa.
“Untuk itulah, saya berharap workshop ini menjadi penyemangat dalam bekerja mencapai opini WTP. Terlebih semua bekerja dengan penuh profesionalisme dan rasa integritas yang tinggi. Saya minta hal sederhana yakni tertib pelaporan, tertib waktunya, serta koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Muhammad Hamdan menyebutkan bahwa kegiatan workshop ini dilaksanakan selama dua hari, yakni 2-3 November 2023. Untuk upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Kutim.
“Ini workshop yang telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, untuk menunjang fungsi keuangan yang baik bagi pemerintah Kutim. Termasuk untuk menyamakan persepsi antara semua pihak dalam mencapai opini WTP seperti halnya di tahun kemarin. Terlebih saat ini sudah menjelang dua bulan terakhir di tahun 2023,” harap pria yang juga Kepala Inspektorat Kutim itu.(Rkt)
