BONTANG – Lokakarya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) digelar secara webinar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, Kamis (18/11/2021). Peserta webinar terdiri dari seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, serta unsur masyarakat terkait di Kota Taman.
Lokakarya bertujuan meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan komunikasi pelaku dalam pelaksanaan program Kotaku. Khususnya dalam target penanganan kumuh, revitalisasi kelompok kerja (pokja) Perumahan Kawasan Permukiman (PKP), pembentukan forum PKP, serta kebijakan atau strategis pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan bidang PKP.
“Ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh peserta, sehingga mereka dapat memahami peran dan fungsinya masing-masing,” ujar Gery Sutanto, Koordinator Kota 03 Bontang, yang merupakan mitra kerja Bapelitbang Bontang.
Selain membahas terkait kelembagaan pokja dan forum PKP, lokakarya ini juga menyiapkan dokumen perencanaan kawasan kumuh. Sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tahun 2020, kata Gery, terdapat sejumlah wilayah kumuh yang menjadi sasaran. Seperti Kelurahan Telihan dan Kanaan, Kawasan Tanjung Limau yang meliputi wilayah Kelurahan Bontang Baru dan Gunung Elai, pesisir Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kawasan Pantai Harapan Kelurahan Berbas Pantai, kampung nelayan Selambai Kelurahan Loktuan, Bontang Kuala, serta Kampung Mandar Kelurahan Loktuan.
“Tahun ini ada tiga lokasi yang mendapat penanganan Kotaku. Di wilayah Selambai, Bontang Kuala, dan Berbas Pantai,” sebutnya saat ditemui di Gedung Command Center, Jalan Awang Long.
Setiap tahun, sambung Gery, perencanaan terus dilakukan dan diajukan ke pemerintah pusat. Pihaknya berharap, pada 2022 Bontang kembali mendapatkan kucuran anggaran untuk penanganan kawasan kumuh. Selain itu, Pemkot juga diharapkan mengalokasikan anggaran untuk program ini.
“Tidak mesti penanganan. Bisa juga pencegahan seperti penyadaran ataupun sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya. (bms/adv)