JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Presiden Prabowo Subianto bukan sosok yang anti terhadap aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang sering kali digelar oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat.
Sudaryono, yang merupakan salah satu orang dekat Presiden, menilai Presiden tidak pernah punya masalah apapun dengan unjuk rasa, karena aksi massa itu menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk mendengar keluhan dan aspirasi rakyat.
“Nggak, nggak, nggak (Presiden tidak antidemo),” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan soal penilaian Presiden terhadap aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Sudaryono menilai demonstrasi, selama tidak melibatkan kekerasan, merupakan kegiatan yang sah karena dilindungi oleh konstitusi UUD 1945.
“Saya kira banyak hal positif juga kita dapat dari kegiatan demonstrasi. Kita jadi punya sumber pertimbangan dalam mengambil keputusan,” kata Wamentan Sudaryono.
Dia kemudian menilai sering kali aksi unjuk rasa digelar oleh masyarakat, karena banyak dari mereka menerima informasi yang kurang lengkap terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya saja demonstrasi memprotes efisiensi.
“Itu jadi refleksi pemerintahlah, saya kira nggak ada masalah,” kata Sudaryono.
Sementara itu, saat ditanya mengenai unjuk rasa terkait pengesahan UU TNI yang baru, Sudaryono menyebut masih banyak warga belum memahami secara utuh pasal-pasal yang direvisi. Dia yakin pemerintah dan DPR siap menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai UU TNI yang baru.
“Ini banyak, yang mungkin tidak memahami secara utuh ya, yang jelas pemerintah bahkan juga DPR juga sudah memberikan keterangan, pasal mana sih, keterangannya apa, dan seluruhnya kan kami jelaskan,” kata Sudaryono.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku wakil pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan jajaran pejabat dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan. (ANT/MK)
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Budi Suyanto
