SANGATTA – Menjelang tahapan penting Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Pemilu 2024 pada 4 November 2023 mendatang, kolaborasi terbentuk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Akademi Pemilu & Demokrasi (APD) Kutai Timur, bergandengan tangan dalam sebuah kegiataan Penyerapan Aspirasi Masyakarat yang diprakarsai oleh Wakil Ketua DPD, DR. H. Mahyudin, ST, MM, yang juga merupakan putra daerah asli Kutai Timur sebagai tokoh nasional. APD dan Mahyudin berkolaborasi memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi Pemilu 2024.
Dalam paparannya, Koordinator Daerah APD Kutim, Budi Wibowo, menekankan pentingnya peran serta warga dalam menyuarakan aspirasi dan mengikat ikatan emosional para wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif.
“Proses demokrasi mengharuskan warga untuk selalu aktif dan kritis dalam memberikan masukan kepada perwakilannya,” ucap Budi Wibowo.
Dikatakan, kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPD RI merupakan langkah yang sangat baik dalam memfasilitasi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Ikatan emosional yang kuat antara warga dengan perwakilan di legislatif adalah kunci untuk memastikan bahwa perjuangan untuk daerah konstituen berlanjut selama 5 tahun ke depan, jika terpilih kembali dalam pemilu serentak 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi Wibowo juga menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa dan beragam suku, pendidikan, dan agama, pembaruan dalam proses demokrasi harus tetap menjadi agenda utama. Upaya ini, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat sipil. “Dengan meningkatnya kualitas demokrasi, kita semakin mendekati visi Indonesia Emas 2045,” tambah Budi Wibowo.
Sementara itu, Muhammad Idris, Koordinator Provinsi APD Kaltim, turut mengapresiasi inisiatif Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang digagas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.
Ia menyatakan harapannya bahwa format kegiatan serupa dapat diadopsi oleh semua perwakilan di lembaga legislatif yang akan melakukan kegiatan serupa.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Mahyudin, mengungkapkan bahwa saat ini MPR RI sedang melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap wacana untuk mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya sebelum mengalami amandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi.
Dengan melibatkan ratusan warga dari setiap kecamatan, yaitu Kombeng dan Muara Wahau, kegiatan ini menerima beragam aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya. (MK)
