PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abd Rahman Wahid mengharapkan Pemkab PPU dapat melakukan mitigasi perundungan atau bullying. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU diminta untuk membentuk satuan tugas (satgas) anti-bullying.
Adanya sekolah merupakan tempat siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang layak. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa di tempat itu pula rawan terjadinya perundungan yang bisa berdampak negatif pada pelajar.
Menurutnya, sebagai instansi yang membawahi dunia pendidikan, Disdikpora PPU dinilai memiliki kewajiban terhadap segala bentuk perundungan terhadap siswa. “Harus ada upaya menghilangkan perundungan. Mulai yang kecil seperti mengganggu teman lainnya dengan suara maupun dengan gerakan atau bahkan kekerasan,” jelasnya, Rabu (22/11/2023).
Langkah yang harus disiapkan ialah memberikan edukasi atau pemahaman kepada peserta didik menyangkut perundungan dan dampak bullying. Bekerja sama dengan pihak sekolah, seharusnya aksi bully itu bisa saja dihilangkan.
Kata Wahid, upaya itu merupakan fungsi kontrol yang maksimal pada lembaga pendidikan sekaligus pada peserta didik di lingkungan sekolah. “Langkah-langkah menghilangkan perundungan di sekolah perlu disusun, dan Disdikpora PPU bisa membentuk satuan tugas (satgas) anti perundungan di sekolah,” sebut Wahid.
Satgas itu, sambungnya, bukan saja melakukan tindakan terhadap kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Tetapi dapat memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta didik, guru hingga tenaga pendidik lainnya.
Satgas Anti-Bullying itu akan melibatkan sejumlah pihak terkait. Sntara lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta kepolisian.
“Satgas yang dibentuk untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Saya yakini itu akan memberikan dampak positif pada lingkungan sekolah di PPU,” pungkasnya. (ADV/SBK)
