SAMARINDA – Warga Kaltim boleh sedikit lega. Pasalnya Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi memastikan sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 dari 3,7 juta penduduk akan diterima Pemprov Kaltim. Total vaksin itu akan diterima secara bergelombang mulai tahun depan. “Alhamdulillah kita diberikan jatah tiga juta vaksin. Bila itu terwujud, maka dapat mencegah penularan maupun menyembuhkan masyarakat Kaltim dari virus corona,” tutur Hadi.
Sambil menunggu vaksin, yang terus dilakukan saat ini, melakukan tracing kepada warga yang terpapar. Sehingga mengetahui siapa saja yang telah tertular. Dengan begitu, pemerintah maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mudah mencegah penularan sambil menunggu adanya vaksin. ” Meski dijatah tiga juta, diharapkan vaksinnya bermanfaat bagi masyarakat Kaltim,” tutur Wagub yang juga pernah terpapar covid 19.
Untuk diketahui, pada Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) di Bintan, Kepulauan Riau, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Desember nanti, vaksinasi siap dilakukan untuk masyarakat. ’’Nanti disiapkan di Desember atau awal Januari 2021, Indonesia sudah bisa memulai vaksinasi,’’ ujarnya.
[irp posts=”2884″ name=”75 Negara Minat Vaksin Corona, WHO Pastikan Distribusi Adil”]
Airlangga menjelaskan, kini pemerintah tengah menyiapkan aturan yakni Peraturan Presiden (Perpres) terkait vaksinasi. Perpres itu memuat aturan pengadaan, pembelian, distribusi, hingga pelaksanaan vaksin. Pada tahap pertama, pemerintah mengutamakan 1,3 juta tenaga kesehatan yang akan divaksin terlebih dahulu. “Di garda terdepan jumlah 1,3 juta,’’ ucapnya.
Pemerintah juga akan mendistribusikan vaksin kepada para aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, vaksin juga diberikan bagi masyarakat berusia produktif, kelompok comorbid, dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. ”Total 86 juta daripada penerima yang terbagi usia produktif, kelompok comorbid, dan kelompok peserta BPJS Kesehatan PBI,’’ tambah Airlangga yang juga ketua KPCPEN.
Dijelaskannya, Indonesia yang meruakan negara dengan jumlah penduduk yang besar telah menyiapkan vaksin mencapai 270 juta. Jadwal waktu distribusi vaksin itu juga nantinya diatur oleh Kementerian Kesehatan.
Airlangga melanjutkan, perpres itu juga berisi tentang aturan uang muka dan penjelasan mengenai kondisi tidak terduga atau force majeure. Selain itu, vaksin tersebut memiliki tingkat kesuksesan atau success rate dengan batas rata-rata 40 persen. Artinya, jika vaksin tersebut tidak berhasil menanggulangi penularan Covid-19 di Indonesia, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. ”Ini menjadi bagian daripada pemulihan ekonomi nasional dan biaya penanganan Covid, jadi bukan kerugian negara,’’ sebutnya.
Vaksin yang dimaksud Airlangga merupakan vaksin yang dipesan dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Tiongkok. Kepastian Indonesia bisa mendapatkan vaksin tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi seusai mengunjungi kedua negara bersama Menteri BUMN Erick Tohir, bulan lalu.
Retno mengatakan, di akhir tahun ini, Indonesia bakal memperoleh sekitar 20–30 juta vaksin. Sementara pada tahun depan, kuartal I, diperkirakan mencapai 80–130 juta. Hal tersebut sejalan dengan target uji klinis vaksin kerja sama Bio Farma dan Sinovac, yang mana diperkirakan rampung akhir tahun dan mulai produksi awal tahun depan. Menghadapi pandemi ini, Bio Farma sendiri sudah meningkatkan kemampuan produksinya hingga 240 juta vaksin per tahun dengan menambah alat baru. (red)
