SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menjanjikan Kaltim bakal mendapatkan 3 juta vaksin. “Saat ini belum. Dari pusat ini akan diberikan gratis. Sasarannya nanti sesuai dengan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan),” ucap Hadi.
Vaksin ini bakal diberikan kepada seluruh masyarakat. Seperti dahulu vaksin cacar yang diberikan gratis ke masyarakat. Hanya, kondisinya saat ini berbeda. Sebab, vaksin Covid-19 menjadi barang terbatas. Tidak hanya Kaltim yang menunggu, tetapi juga seluruh Indonesia dan ratusan negara lain di dunia.
Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan pemerintah adalah kerja sama antara Biofarma dengan Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok. Tetapi, jika ada pihak swasta yang membeli sendiri vaksin misal dari negara lain, itu tidak apa. “Ada yang pesan sendiri ke Rusia, itu boleh saja. Untuk obat, kita kan ikuti standar WHO. Obatnya ya vaksin itu,” ucap Hadi.
“Selama vaksin belum tersedia, saya berharap warga tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak jangan diabaikan,” sambungnya.
Seperti diketahui, wabah Coronavirus Disease (Covid-19) sudah berlangsung tujuh bulan di Indonesia. Mematuhi protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru bukan satu-satunya cara memutus rantai penularan pandemi ini, sehingga keberadaan vaksin begitu dinanti sebagai cara yang ampuh.
Sementara Hingga Jumat (17/10), angka kasus Covid-19 Kaltim belum melandai. Kaltim masuk 10 besar kasus Covid-19 di Indonesia. Angka infeksi dan kematian pasien positif juga terus tinggi. Saat ini di Kaltim saja sudah ada 11 ribu lebih orang yang terkonfirmasi positif.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, Indonesia akan mendapat subsidi harga vaksin Covid-19 dari WHO lewat COVAX Facility.
Indonesia yang tergabung dalam COVAX dikategorikan sebagai Advance Market Commitment (AMC), sehingga mendapat jaminan harga vaksin yang terjangkau. “Kita mendapat harga subsidi. Lebih murah dari beberapa kelompok negara lain yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar,” kata Febrian dalam konferensi pers Jumat (16/10).
Dia melanjutkan, World Health Organization (WHO) hanya menjatah vaksin untuk 20 persen dari total jumlah masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah gencar melakukan diplomasi pengadaan vaksin Covid-19 ke negara produsen. Pasalnya, stok vaksin diketahui sangat terbatas. Karena itu, Indonesia harus memesan terlebih dahulu agar tak didahului negara lain. (red)
