SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono hadir menjadi nara sumber acara dialog Publika TVRI Kaltim yang mengangkat tema capaian APBD Kaltim tahun 2023 sebesar Rp17,2 triliun.
Dialog Publika yang digelar di Studio 1 TVRI Kaltim, Selasa (29/11/2022) dipandu langsung M Said, juga menghadirkan Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati melalui zoom.
Wagub Hadi Mulyadi menyebutkan APBD Kaltim tahun 2023 sebesar Rp17,2 triliun merupakan capaian yang sangat luar biasa, karena terbesar sepanjang sejarah untuk Provinsi Kaltim.
“Capaian ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan banyak terima kasih,” kata Wagub Hadi Mulyadi.
Dengan APBD Rp17,2 triliun, lanjutnya, tentu belum cukup untuk membangun Kaltim yang luas.”Kita berharap, untuk terus berkreativitas, berinovasi agar APBD kita terus meningkat dari tahun ke tahun,” tandasnnya.
Yang lebih penting lagi, pesannya, pengguna keuangan atau para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim untuk menyalurkan dan membelanjakannya secara tepat, efektif dan efesien, sehingga berdampak multiplier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai peningkatan APBD nanti, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat dan itu yang paling penting,” tegas mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini.
Sedangkan Nidya Listiyono mengharapkan Pemprov Kaltim dapat terus melakukan perpanjangan relaksasi pajak untuk kendaraan bermotor bagi para wajib pajak.
“Tujuannya selain percepatan pemulihan ekonomi khususnya dimasa pandemi saat ini dengan melakukan stimulus pelaksanaan kewajiban pembayaran kendaraan bermotor, Juga mendorong peningkatan penerimaan PAD, salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor,” ujar Tio sapaan akrab Nidya Listiyono.
Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati mengatakan seiring meningkatnya APBD tahun 2023, maka Bapanda Kaltim optimis penerimaan pendapatan daerah setiap tahun akan terus meningkat, karena kesadaran masyarakat khususnya para wajib pajak untuk membayar pajaknya juga terus meningkat, baik itu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB) maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
“Yang terpenting bagi kita adalah harus terus menghadirkan layanan-layanan yang dapat memperpendek jarak (kemudahan) kepada masyarakat agar memenuhi kewajibannya baik itu PKB, BNKB maupun PBBKB, dengan melakukan inovasi-inovasi yang kita kembangkan,” ungkap Ismiati. (adm/adv/diskominfokaltim)
