UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Drs Yohanes Avun, MSi mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di Indonesia bersama kementerian dalam negeri secara hybrid (Zoom Meeting), di ruang kerja Wabup, Senin (5/9/2022).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD , membahas langkah konkret, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022. Juga Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2 persen DAU dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos.
Rakor yang menghadirkan sebagai narasumber Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta diikuti pula Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia serta jajaran TNI dan Polri.
Usai mengikuti rakor, Wabup menyampaikan bahwa dalam rakor membahas mengenai bagaimana mengendalikan inflasi di daerah akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Jadi intinya masing-masing daerah diminta bersiaga, untuk menangani inflasi apabila terjadi di daerah, secara bersama kita menanganinya mulai dari tingkat kampung, kabupaten, provinsi sampai ke pemerintah pusat,” ungkap Wabup.
Wabup melanjutkan, oleh sebab itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mahulu, harus lebih aktif dan peka, agar setiap saat ada gejala kenaikan harga atau ada kendala distribusi barang, terutama sembako ke Mahulu, agar tim ini segera bergerak mencari solusinya.
“Apabila ada terjadi penimbunan salah satu produk kebutuhan masyarakat, tim ini segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menanganinya, ini juga yang menjadi salah satu isu dalam rapat tadi, ditekankan semua Pemda bekerjasama untuk mengatasi jangan sampai inflasi semakin tinggi, apalagi pasca kenaikan BBM, maka dalam waktu dekat kita bersama tim TPID Kabupaten Mahulu, akan segera mengadakan rapat,” terangnya.
Wabup menambahkan, terpenting juga harus adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai skema-skema bantuan sosial, yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat.
“Masyarakat perlu mendapat sosialisasi itu, supaya tidak dapat informasi yang tidak jelas, yang menimbulkan persepsi masing-masing, contohnya kebijakan BBM naik ini, sudah ada perhitungan dari pemerintah. Bukan menghilangkan subsidi, namun subsidi ini diberikan secara langsung kepada penerima manfaat, dan tepat sasaran,” jelas Wabup.
Wabup juga menghimbau kepada masyarakat Mahulu, agar selalu mendukung kebijakan pemerintah, karena apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah ada perhitungan dan semata-mata demi kepentingan orang banyak.
“Para pengusaha atau para pedagang juga tetap bersemangat, terus memastikan ketersediaan barang-barang, khususnya sembako, dan juga bagi masyarakat yang mengetahui adanya aktifitas penimbunan suatu produk contoh BBM agar segera melaporkannya, karena kegiatan ini bisa menimbulkan inflasi tinggi di daerah khususnya daerah mahulu,” tandasnya. (prokopim/adv)
