UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun mengingatkan bidang pemadam kebakaran dan kebencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serius menjalankan hasil kajian dan implementasi sistem informasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Konsultasi Publik dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran dan Penyelamatan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang pada Kamis (20/10/2022). Dokumen kajian dibuat hasil kerja sama Satpol PP Mahulu dan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
“Dokumen ini jangan selesai (disahkan) disimpan di bawah kolong meja. Harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ucap Wabup di atas podium usai membacakan sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh.
Selain menyosialisasikan kepada masyarakat, wabup mengingatkan para personel yang bertugas memadamkan kebakaran hutan lebih serius bekerja dan meningkatkan kompetensi. Tak sampai di situ, mantan Sekretaris Kabupaten Mahulu ini juga mengingatkan pengadaan alat pemadam kebakaran mempertimbangkan kondisi perkampungan di Mahulu.
Pengamatan di lapangan, beberapa kampung di Mahulu belum dilengkapi dengan jaringan hidran yang memudahkan mencari sumber air ketika kebakaran. Beberapa kampung yang mayoritas berada di pinggir sungai juga letaknya berjauhan.
Oleh karena itu, ia mendorong Bidang Pemadam Kebakaran di Satpol PP Mahulu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung serta pemerintah kampung. Langkah ini sebagai bentuk sinergi dalam pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang cocok.
Jika dirasa pengadaan mobil pemadam kurang cocok di beberapa kampung, wabup mengusulkan bisa dibeli mesin pompa air oleh kampung. Untuk pembiayaan sambung wabup, bisa melalui Alokasi Dana Kampung (ADK). Langkah ini sebagai bentuk dukungan sistem informasi Karhutla yang digagas. “Kalau tidak ada kebakaran, mesin pompa air bisa dimanfaatkan masyarakat untuk hajatan besar,” ucapnya.
Selain penguatan peralatan pemadam, wabup juga meminta pelatihan intensif bagi petugas pemadam kebakaran. Petugas yang terlatih diharapkan bisa menyosialisasikan ilmunya kepada masyarakat tentang pencegahan dini kebakaran.
Dalam kesempatan itu, wabup juga sepakat dengan isi sambutan Bupati Bonifasius yang mengingatkan potensi bahaya tanah longsor. Untuk itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mahulu membuat peta tata ruang wilayah mempertimbangkan keselamatan warga.
Di dalamnya memuat informasi kawasan layak dan tidak layak berdasarkan risiko tanah longsor. Saran dia, daerah rawan longsor sebaiknya tidak ditinggali warga. “Hal ini perlu diatur dalam pengelolaan tata ruang. Kalau perlu dibuat Peraturan Daerah,” tutupnya.
Kepala Satuan Pamong Praja S Lawing Nilas, melaporkan, tujuan dari kegiatan kali ini untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai bahaya kebakaran pada waktu dan lokasi tertentu. Langkah ini sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan informasi dampak kebakaran. (adv)
