SAMARINDA – Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) SD dan SMP di Kaltim sudah berjalan sejak akhir September 2021. Ini karena kasus Covid-19 di beberapa kabupaten dan kota mulai melandai. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum berlaku di tingkat menengah atas. Minimnya cakupan vaksinasi pelajar dan guru menjadi alasan Pemprov Kaltim.
Gubernur Kaltim Isran Noor, membeberkan beberapa alasan belum menyetujui PTM di SMA dan SMK se-Kaltim. Pertama, persentase vaksinasi masyarakat Kaltim belum mencapai angka minimal yakni 75 persen. Adapun target vaksinasi Pemprov Kaltim menciptkan kekebalan kelompok adalah 95 persen dari total populasi.
Selain itu, mewaspadai kemunculan Covid-19 jenis baru berlabel B.1.1.529 atau Omicron. Virus tersebut dilaporkan sudah ada di sejumlah negara lain. Jika mayoritas masyarakat, khususnya guru dan pelajar, belum divaksin, Isran menyatakan tidak memberi lampu hijau PTM karena risiko penularan virus corona masih tinggi. “Kalau tidak (vaksin), jangan (melaksanakan PTM),” tegas mantan Bupati Kutai Timur ini kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Senin, 29 November 2021.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Anwar Sanusi memperkirakan, PTM di SMA dan SMK dilaksana tahun depan. Pertimbangannya, persentase vaksinasi guru saat ini mencapai 74 persen dan pelajar 72 persen. Dengan demikian, vaksinasi guru butuh sekitar 4 persen dan pelajar 6 persen lagi untuk mencapai syarat minimal melaksanakan PTM. Disdikbud disebut sudah melayangkan surat resmi kepada Sekertariat Daerah Kaltim untuk mempertimbangkan pelaksanaan PTM.
“Surat itu sifatnya laporan. Kami mengusulkan agar PTM bisa dilaksanakan 100 persen (semua murid masuk sekolah) dengan protokol kesehatan ketat,” terangnya via telepon.
Anwar mengaku sudah menginstruksikan seluruh SMA dan SMK se-Kaltim menyiapkan pelaksanaan PTM. Perintah yang disampaikan, di antaranya, menyiapkan wastafel, menyusun prosedur prokes, hingga mendorong percepatan vaksinasi pelajar.
Mengenai durasi kegiatan belajar-mengajar, Disdikbud Kaltim menyerahkan pelaksanaan teknisnya ke masing-masing sekolah. Jika PTM benar-benar terlaksana awal 2022, Kaltim dipastikan tidak menggunakan kurikulum darurat dari Kamentrian Pendidikan dan Kabudayaan.
“Kami sudah melakukannya (menggunakan kurikulum darurat). Jadi kami tidak pakai lagi. Pakai yang kemarin saja (kurikulum 2013). Yang penting, kita doakan, Januari nanti vaksinasi bisa cepat. Kalau sudah terpenuhi, Insyallah, Kaltim bisa sekolah tatap muka,” jelasnya.
Sementara Sekertaris Dinas Kesehatan Kaltim, Masitah melaporkan, cakupan vaksinasi guru dan pelajar sebenarnya cukup baik. Mayoritas guru di Kaltim sudah mendapatkan vaksin. Sementara pelajar, masuk kategori vaksinasi remaja usia 12-17 tahun. Jumlah dosis pertamanya mencapai 300 ribu orang atau 77 persen. Sedangkan dosis keduanya 233 ribu orang atau 58.07 persen.
“Vaksinasi pelajar dan guru tidak ada data khusus. Sasarannya masuk data cakupan masyarakat rentan, umum, serta petugas publik,” sebut Masitah via pesan singkat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kaltim, Setyo Budi Basuki menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota sedang berupaya keras menggenjot vaksinasi. Khusus Bontang, Balikpapan, dan Samarinda, 70 persen masyarakatnya dilaporkan sudah divaksin. Masih ada yang belum menerima vaksin karena ada sejumlah persoalan.
Masalah pertama, sebut Setyo, keterlambatan distribusi vaksin dari pemerintah pusat. Beberapa hari lalu, pemerintah pusat disebut menjanjikan mengirim sejumlah vaksin jenis Sinovac dan Pfizer. Tapi, sampai hari ini, vaksin tersebut belum tiba. “Kalau (vaksin) datang, pasti kami eksekusi,” ucapnya.
Kedua, sambungnya, kesadaran masyarakat menerima imunisasi di beberapa daerah masih rendah. Kabupaten Paser, contohnya. Dinkes mencatat, tingkat vaksinasi di Bumi Daya Taka masih bertengger di angka 58,54 persen untuk dosis pertama dan 40,24 persen dosis kedua. Setyo berujar, Pemkab Paser harus mencari solusi agar masyarakat mau divaksin.
“Perlu trik-trik tersendiri karena (banyak masyarakat) merasa tidak butuh vaksin. Misalnya, bagaimana jika pemda menggandeng perusahaan untuk vaksinasi. Perusahaan bisa memberikan bantuan sembako kalau mau divaksin,” jelas Setyo. Dinkes Kaltim meyerukan, masyarakat membantu pemerintah mempercepat vaksinasi.
Langkah Pemprov Kaltim belum mengadakan PTM diapresiasi pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Prof Soesilo. Menurutnya, langkah tersebut cukup bijak karena mengedepankan keselamatan pelajar. Meski demikian, ia meminta PTM tidak terlalu lama ditunda. Ada beberapa alasannya.
Pertama, kata Prof Soesilo, faktor learning loss atau kehilangan semangat belajar. Proses pembelajaran secara daring yang selama ini berjalan, dinilai tidak efektif. Akibatnya, proses transfer ilmu dari guru ke murid tidak maksimal. “Variabel kendalanya banyak seperti jaringan hingga kejenuhan siswa. Siswa tidak bisa menerima ilmu secara utuh,” ungkapnya, dihubungi via telepon, Selasa, 30 November 2021.
Learning loss juga akan berdampak ketika pelajar ikut seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN), yang saat ini masih mengedepankan kompetisi dan capaian prestasi akademik. Untuk bisa masuk perguruan tinggi, lulusan didorong memperoleh nilai ujian terbaik. Alhasil, jika pelajar kesulitan mendapat ilmu, tentu semakin susah masuk perguruan tinggi.
Oleh sebab itu, Susilo meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan khusus. Satu di antaranya mendorong sekolah memaksimalkan pemberian materi belajar ke para siswa SMA kelas tiga. Menurutnya, faktor learning loss tidak boleh menjadi hambatan para pelajar menempuh studi di perguruan tinggi. Berkuliah, kata dia, salah satu cara menghadapi kehidupan nyata.
“Saya berharap, pemerintah bisa memikirkan bagaimana caranya menyiapkan anak-anak menghadapi seleksi perguruan tinggi. Jangan sampai, siswa kalah bersaing,” tutup pengajar Program Magister Bahasa Inggris ini. (kk)
