SANGATTA – Usulan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur (Kutim) pada Tahun 2024 nilainya cukup fantastis dengan total Rp 80 miliar.
“Adapun berdasarkan nilai angka yang sudah disusun, jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp80 miliar. Peta rinciannya untuk KPU sebesar Rp36 miliar, Bawaslu Rp20 miliar, Polres Rp8,2 miliar, Kodim Rp2,3 miliar, Lanal Rp2,3 miliar, dan Satpol PP Rp10 miliar,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Kutai Timur Muhammad Basuni.
Usulan ini dilaporkan Basuni dalam pertemuan antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutai Timur pada Kamis (13/4/2023),
Basuni menambahkan bahwa laporan usulan anggaran ini merupakan hasil dari proses panjang yang sudah dilakukan oleh para pihak yang terkait.
“Dengan penganggaran ini, ada beberapa kegiatan pendahuluan yang sudah kami lakukan, di antaranya rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kalimantan Timur berkaitan dengan dana sharing yang dijauhi oleh usulan dari KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim,” ujarnya.
Bersamaan dengan adanya Pemilihan Gubernur, maka ada dana sharing dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang sudah dirumuskan hari ini merupakan hasil acuan dan asistensi dari semua pihak yang terkait, yaitu dari KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Lanal, dan Satpol PP, jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kutai Timur dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Muhammad Indra melaporkan bahwa KPU menyampaikan usulan pendanaan sebesar Rp52 miliar yang terdiri dari Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan sebesar Rp521 juta, Honorarium Badan Adhoc sebesar Rp16 miliar, tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp29 miliar, dan administrasi operasional sebesar Rp6 miliar. Sedangkan Bawaslu disampaikan langsung oleh Ketua Andi Mappasiling yang menyampaikan usulan pendanaan sebesar Rp20 miliar tanpa Honorarium Adhoc dan sewa sekretariat. (Rkt1)
