TENGGARONG – Upaya maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), untuk menekan angka stunting. Mulai dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dengan bekerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk kerja bersama mengentaskan permasalahan stunting di Kukar.
Terbaru, Pemkab Kukar pun menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Yakni dengan menggandeng Yayasan Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta, untuk menggelar Lokakarya Manajemen Data dan Pengetahuan.
Diketahui, Yayasan Tanoto Foundation bukan kali pertama menjalin kerja sama dengan Pemkab Kukar. Pun sudah lama Tanoto Foundation membantu sektor pendidikan di Kukar, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Sejumlah OPD terlibat dalam upaya pengentasan stunting di Kukar. Mulai dari Bappeda Kukar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, DPPKB Kukar, DP3A Kukar, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar, DPMD Kukar, Diskominfo Kukar.
Turut pula Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Disdikbud Kukar, Disperkim Kukar, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar. Hingga BKKBN Kalimantan Timur dan Kementerian Agama (Kemenag) Kukar.
Kegiatan lokakarya tersebut, diisi dengan diskusi dan koordinasi antar OPD terkait. Terkait progres input data pada website Aksi Bangda, serta rencana aksi tindak lanjut hasil rekomendasi Lokakarya Manajemen Data, pada 26 Oktober 2023 silam.
Perwakilan Yayasan Tanoto Foundation, Sandra, pun optimis mampu bekerja sama dalam mengentaskan angka stunting di Kukar. Setelah melihat prevelensi stunting yang terus menurun.
“Kita optimis untuk menurunkan tingkat stunting di Kukar karena posisi angka prevenlensi memiliki trend positif dalam artian menurun,” ungkap Sandra.
Namun ia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama. Terutama perbaikan data yang kurang dan perlu penyesuaian kembali.
Termasuk membahas pentingnya revisi SK TPPS yang harus disinkronkan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang baru. Yakni dilakukan penajaman tupoksi masing-masing OPD, evaluasi dari aktifitas yang telah dilakukan, dan rencana aksi kedepan. Terkait tahapan pencegahan dan penanganan stunting di Kukar.
“Tujuannya agar kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat terus ditingkatkan lebih baik,” tutupnya.
Diketahui, angka stunting di Kukar mengalami tren positif. Setelah berhasil menurunkan angka stunting hingga 17 persen diakhir 2023 lalu. Hasil data penghitungan serentak pada Juni 2024 lalu, didapatkan angka 15 persen. Didapati beberapa kategori permasalahan gizi yang menuju kategori stunting. Seperti berat badan yang kurang, kurang gizi hingga gizi buruk.
Sehingga langkah cepat yang diambil Pemkab Kukar, diantaranya dengan memberikan makanan pokok dan makanan tambahan bergizi. Melalui Program Makanan Bergizi Kukar Idaman (PMBKI). “Supaya kondisi ini tidak jadi stunting,” tegas Edi.
Nantinya intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), berupa pemberian makanan tambahan bagi balita selama dua bulan.
Tidak sekedar pemberian makanan tambahan bergizi saja, Edi pun memastikan OPD teknis terkait untuk melakukan jemput bola ke kecamatan yang memang perlu ditangani masalah stuntingnya. Salah satunya dengan menerjunkan dokter spesialis anak ke desa-desa.
“Intervensi spesifik pemberian makanan tambahan pokok untuk perbaikan gizi. Selain itu, pengawasan dan peran serta orang tua juga penting,” pungkas Edi. (ADV)
Penulis : Muhammad Rafi’i
