SANGATTA– Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menyoroti perlunya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih maksimal di Kutai Timur (Kutim).
Menurutnya, meski program pembinaan UMKM telah dijalankan, hasilnya masih jauh dari harapan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan menyerap pengangguran.
“Pembinaan UMKM masih belum maksimal di Kutim, padahal masalah lapangan kerja dan pengangguran masih sangat banyak,” ujar Politisi Partai Demokrat itu yang ditemui usai melaksanakan reses di Kawasan G-House, Minggu (17/11/2024).
Ia menilai dibutuhkan instruksi pemerintah untuk benar-benar meningkatkan pemberdayaan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya pembinaan produksi, tapi juga pendampingan pemasaran hasil produk UMKM.
“Jangan sampai UMKM bingung memasarkan produknya setelah berproduksi,” lanjutnya.
Pandi memberi contoh pelaku usaha di bidang kerajinan baik dari manik-manik maupun dari batik yang berpotensi memasok kebutuhan untuk keperluan instansi di Kutim, yang selama ini lebih banyak mengandalkan produk dari luar daerah.
Ia menyarankan untuk meningkatkan kemitraan UMKM dengan asosiasi usaha setempat, seperti PHRI, guna membuka akses pasar yang lebih luas.
Selain masalah pemasaran, tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah perizinan usaha, permodalan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran UMKM yang memadai. “Pemerintah harus berani mengucurkan anggaran untuk UMKM. Kalau dibina dari awal dengan baik, saya yakin resikonya sangat kecil,” pungkasnya. (Ref/adv)
Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R
