SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus melakukan pendataan dan rekapitulasi ribuan pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dan honorer sesuai Sistem Analisis Jabatan dan analisis beban kerja (Sinjab).
Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penyataraan jabatan, sesuai dengan yang disyaratkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatan posisi.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab Kutim, Simon Salombe mengatakan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim akan melakukan pendataan dan evaluasi sejumlah TK2D dan honorer.
“Hasil evaluasi nanti akan kelihatan di dalam Sinjab. Karena akan ada rekapan mana-mana pegawai TK2D yang menduduki posisi tidak linier. Termasuk posisi yang seharusnya penampakan ASN bukan TK2D,” sebut Simon saat dikonfirmasi, Senin (14/2/2021).
Simon menegaskan, setelah adanya penyataraan jabatan diharapkan tidak ada lagi istilah staf, karena semua beralih status sebagai pejabat fungsional umum.
“Cuma memang yang jadi kendala karena masih banyak TK2D yang berstatus tenaga pelaksana atau administrasi menumpuk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu. Sehingga harus dilakukan evaluasi sesuai kompetensi,” ungkapnya.
Pihaknya, lanjut Simon, akan melakukan usulan agar sejumlah TK2D berstatus tenaga pelaksana, untuk dirotasi menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi agar memudahkan dalam pengusulan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Langkah pertama harus dilakukan rotasi sesuai dengan pendidikan. Misalnya lulusan jurusan kesehatan ternyata kerja di OPD lain. Kedepan harus disesuaikan sesuai kompetensi dan kualifikasi agar tidak terjadi penumpukan,” tandasnya. (ref)
