PENAJAM – Sampah kerap berhamburan di lokasi titik nol geodesi ibu kota negara (IKN) Nusantara. Menyikapi itu, pemerintah melakukan beberapa pembatasan kunjungan ke kawasan di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) itu.
Animo masyarakat untuk datang ke titik nol makin muncul setelah Presiden Jokowi berkemah di kawasan itu pada pertengahan Maret lalu.
Langkah orang nomor satu di Indonesia ini, memicu warga Kaltim maupun luar Kaltim untuk mendatangi lokasi tersebut. Jumlah warga yang datang per harinya bisa sampai ribuan terutama saat akhir pekan.
Diketahui pula, karena tak ada pengelolaan khusus di lapangan untuk tempat istimewa ini. Akhirnya sampah, khususnya sampah makanan ringan yang dibawa dari luar, banyak berserakan di berbagai sudut titik nol.
“Kami sudah tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan pihak perusahaan,” ujar Sekretaris Camat Sepaku, Adis Kustaman, Kamis (7/4/2022).
Rapat dihadiri Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), Balai Prasarana Pemukiman Kaltim, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Kaltim (P3EK). Kemudian DLH PPU dan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).
“Hasil pertemuan, pemungutan sampah tidak bisa dilakukan. Karena tidak termasuk objek wisata, melainkan objek vital nasional,” jelasnya.
Walau begitu, lanjut Adi, pengunjung umum selama berkoordinasi tetap bisa melakukan kunjungan ke tempat itu. Dengan beberapa catatan yang harus dipatuhi.
“Untuk sementara kami sepakat dapat dikunjungi untuk umum, menginggat antusiasme masyarakat yang tinggi dan ingin melihat langsung lokasi calon IKN. Khususnya pasca-kunjungan RI-1 (Presiden Jokowi) sebelum kedepan sepenuhnya di bawah kendali Otorita IKN,” ungkapnya.
Seperti diketahui, masuk ke wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dalam UU 3/2022 tentang IKN, memerlukan izin khusus. Bukan dari Badan Otorita IKN Nusantara, namun empunya lahan yakni PT IHM sebab secara administratif kawasan tersebut masih menjadi otoritas mereka.
Namun selama ini, pihak kecamatan menjadi perpanjangan tangan perusahaan tiap ada agenda pemerintahan di areal tersebut. Termasuk para pengunjung yang ingin masuk.
Khusus soal sampah, ada aturan bagi lembaga pemerintah dan non pemerintah, swasta atau organisasi yang melakukan kegiatan di titik nol. Mereka semua diwajibkan untuk bertanggung jawab atas sampah mereka. Pengunjung diimbau berbelanja makanan di luar wilayah IKN Nusantara, terutama bisa dilakukan di Sepaku. Dengan begitu sampah makanan tidak mengotori wilayah itu.
“Biasanya para pengunjung membeli makan di warung makan di Sepaku. Tetapi sekarang terpaksa dimakan di tempat, karena tidak diperbolehkan membawanya ke lokasi titik nol untuk menjaga kebersihan tempat itu. Selain itu juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat Sepaku,” tegas Adi.
Selain itu, setiap pengunjung wajib menunjukkan identitas diri saat masuk. Kunjungan hanya boleh dilakukan pada pukul 8.00 sampai 16.00 Wita. Aturan lain, setiap pengunjung hanya boleh berada di lokasi paling lama satu jam.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) PPU Andi Israwati Latief mengatakan, pihaknya mendorong setiap upaya yang dilakukan kecamatan bersama dengan pihak perusahaan. Sebab, menurut Andi, memang perlu ada pembahasan lebih lanjut soal pengelolaan tempat itu.
Pasalnya, mau tidak mau pemerintah setempat harus menyikapi pindahnya IKN ke Kaltim. “Namanya sudah viral, masyarakat pasti berbondong-bondong ke sana, jadi objek wisata dadakan ‘lah istilahnya,” ujar dia
Namun perlu diingat, lokasi titik nol IKN bukan menu utama wisata di PPU. Selain karena nantinya bukan menjadi wilayah administratif PPU, adanya lokasi itu memang bukan diperuntukkan sebagai destinasi wisata.
“Jadi sifatnya hanya wisata sementara saja. Karena jika pembangunan IKN benar-benar sudah dimulai, maka akses ke lokasi itu bisa saja akan tertutup sepenuhnya. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan sebelum proses itu terjadi, sembari menunjukan keunggulan destinasi wisata PPU lainnya,” tutup Andi Israwati. (sbk/adv)
