PPU – Sebanyak 20 pejabat eselon II atau setara kepala dinas, asisten, dan staf ahli di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam gerbong mutasi, Jumat, (23/2/2024). Seperti hal yang dilakukannya belum lama ini, sebagai reformasi birokrasi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan tujuan utama dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya adalah memastikan dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil. Pun selama proses perubahan atau transisi serta fokus dan mudah dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada.
Selain membenahi tata-laksana, prosedur, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan sistem yang ada. Hal yang tidak kalah penting dalam reformasi birokrasi adalah bagaimana mengubah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja seluruh SDM organisasi.
“Dalam hal ini, seluruh ASN yang ada diminta agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang dan akan terus dilakukan,” tuturnya.
Mutasi ini juga dilaksanakan merupakan hal yang biasa untuk memberikan semangat dan suasana baru bagi pejabat. Terpenting, mutasi dilakukan untuk mendekatkan kemampuan atau kompetensinya kepada jabatan yang diberikan ke pada yang bersangkutan.
“Mana pengalamannya atau kompetensinya yang paling dekat dengan jabatan yang diberikan. Contoh, saat ini kita sedang fokus terkait inflasi bidang perdagangan. Terkait ini kan harus ada orang yang aktif di sana melakukan terobosan itu,” kata Makmur.
Mutasi ini juga dilakukan sebab dirinya telah melihat kompetensi para pejabat PPU. Yang dirotasi ini menurutnya bisa ditempatkan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Walaupun dinilai memang tidak dapat 100 persen mencapai yang diharapkan.
“Tetapi paling tidak dapat memberikan sumbangsih karena persoalan-persoalan yang kita hadapi luar biasa banyaknya,” sebutnya.
Lebih lanjut, Makmur menegaskan pelaksanaan mutasi kali ini telah melalui mekanisme yang ada. Ia memastikan semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Makanya saya tandatangani fakta integritas ini yang akan menjadi cara saya untuk mengevaluasi mereka satu bulan dua bulan ke depan harus ada perubahan yang signifikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang 20 orang ini bisa meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten PPU,” pungkasnya. (ADV/Humas/SBK)
